LenteraKepri.com, Batam – Seruan doa untuk memohon turunnya hujan menggema dari Masjid Istiqlal, Jakarta, hingga berbagai daerah di Kalimantan dan Sumatera. Di tengah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih menimbulkan kabut asap, para ulama mengajak masyarakat memperkuat ikhtiar spiritual melalui Salat Istisqa, pembacaan Qunut Nazilah, istighfar, dan doa bersama.
Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Dr. K.H. Arif Fahrudin, M.Ag., menyerukan agar upaya penanganan karhutla dilakukan melalui ikhtiar lahir dan batin. Seruan tersebut disampaikan dari Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (16/10/2026), dengan menekankan bahwa kebakaran lahan telah menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan masyarakat, lingkungan, pendidikan, hingga aktivitas perekonomian.
Menurut Arif, pemerintah dan petugas terus berjuang memadamkan api, sementara masyarakat harus menanggung dampak polusi asap. Ia mengajak umat Islam memperbanyak doa, istighfar, tobat, serta menggelar Salat Istisqa untuk memohon turunnya hujan. Di saat yang sama, ia menegaskan pentingnya mengejar dan menindak pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pembakaran hutan dan lahan.
Gerakan spiritual tersebut juga dilakukan di daerah. MUI Provinsi Jambi melalui Ketua Umum Dr. K.H. Muhammad Umar Yusuf, MHI, bersama Sekretaris Umum Prof. Dr. H. Lukman Hakim, M.Pd., menerbitkan surat edaran yang mengajak jajaran MUI, pengurus masjid, ulama, dan pondok pesantren melaksanakan Salat Istisqa serta membaca Qunut Nazilah setiap Jumat.
Sementara itu, Sekretaris Umum MUI Kalimantan Selatan, Dr. H. Nasrullah AR, mengajak masyarakat memperbanyak istighfar untuk memohon perlindungan dari kebakaran lahan, kekeringan, dan kemarau panjang.
Sejumlah pemerintah daerah turut menggelar doa bersama. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan Salat Istisqa di halaman Kantor Bupati yang dirangkai dengan doa lintas agama. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru juga mengajak masyarakat melaksanakan Salat Istisqa di Griya Agung, Palembang. Kegiatan serupa digelar Polsek Binawidya, Padang, serta Pemerintah Kabupaten Barito Utara sebagai bentuk ikhtiar bersama menghadapi bencana karhutla.
Di tengah seruan doa, aparat penegak hukum juga meningkatkan langkah penindakan terhadap pihak yang diduga bertanggung jawab atas kebakaran. Bareskrim Polri menetapkan sembilan perusahaan perkebunan kelapa sawit sebagai tersangka kasus karhutla, dengan tujuh perusahaan di antaranya berada di Kalimantan Barat. Kasubdit III Dittipidter Bareskrim Polri, Kombes Pol Pipit Subiyanto, menyebutkan terdapat 98 laporan polisi dengan total luas lahan terbakar mencapai 25.600,26 hektare. Selain korporasi, sebanyak 223 orang juga telah ditetapkan sebagai tersangka dari 273 laporan polisi yang tersebar di 12 kepolisian daerah.
Sementara itu, penanganan karhutla di lapangan melibatkan sekitar 10.700 personel gabungan TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, dan relawan di Kalimantan Tengah. Operasi tersebut diperkuat lima helikopter untuk pengeboman air atau water bombing, serta operasi modifikasi cuaca yang dilakukan siang dan malam. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut kondisi di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Riau, dan Jambi mulai membaik, sedangkan Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan masih menjadi wilayah prioritas penanganan.
Dampak kabut asap juga menjadi perhatian serius pemerintah, terutama terhadap kesehatan masyarakat. Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak 283.270 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di tujuh provinsi terdampak selama periode 18 Agustus hingga 13 Oktober 2026. Pemerintah juga berkoordinasi dengan Malaysia menyusul adanya tawaran bantuan untuk penanganan karhutla. Angka kasus ISPA tersebut menjadi pengingat bahwa kebakaran hutan dan lahan bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga ancaman bagi keselamatan dan kualitas hidup masyarakat.
Para ulama berharap rangkaian doa dan Salat Istisqa yang digelar di berbagai daerah menjadi penguat bagi masyarakat di tengah musibah. Namun, ikhtiar spiritual itu harus berjalan beriringan dengan pemadaman api, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, serta langkah pencegahan agar kebakaran tidak terus berulang. Pemerintah, aparat, dunia usaha, dan masyarakat diharapkan bersatu menghadapi bencana ini. Sebagaimana disampaikan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, situasi tersebut bukan waktunya untuk saling menyalahkan dan mencaci maki, melainkan memperkuat kerja sama agar hujan segera turun, kabut asap mereda, dan masyarakat kembali beraktivitas dengan aman.
