Dengan pemberlakukan tarif baru ini, dapat dipastikan mempengaruhi kenaikan harga komoditi ataupun bahan kebutuhan pokok masyarakat di Kota Batam, sehingga beban hidup masyarakat meningkat.
Selain itu, juga berpotensi mempengaruhi kenaikan harga trucking dan jasa buruh bongkar muat di Pelabuhan Batuampar serta buruh bongkar di gudang atau pabrik penerima.
“Kondisi ini pastinya juga akan menyebabkan inflasi. Apalagi ini sebentar lagi kita akan menghadapi Pemilu. Jangan sampai ini juga menjadi konflik tersendiri bafi Kota Batam,” bebernya.
Ia berharap pemerintah atau regulator bisa menanggapi hal ini dan memberikan sanksi kepada perusahaan pelayaran yang menaikkan tarif sesuka hati.
Baca: Polsek Bengkong Lakukan Pengamanan Bakti Sosial 90 Lulusan Akabri 1990
“Kita minta atensinya dari pemerintah Kota Batam, mengingat Alfi/Ilfa selama ini telah banyak membantu pertumbuhan ekonomi khususnya masyarakat Kota Batam dan kemajuan logistik di Kota Batam. Apalagi, baru-baru ini mantan Ketua ALFI Kota Batam Kapten Daniel Burhanudin mendapatkan penganugrahan sebagai tokoh Logistik,” ujar Apin.
Pihkanya telah menyurati para stakeholder maupun ketua asosiasi lain di Kota Batam agar bisa bersama-sama mengambil langkah apa yang akan dilakukan. Hal ini juga telah diteruskan kepada Ketua DPP Alfi/Ilfa Yukki N Hanafi.
Ia berharap kepada seluruh pelayaran domestik maupun internasional kedepannya ataupun BUP sebagai regulator dalam menaikan tarif, seharusnya melibatkan asosiasi. Sehingga, bisa meminimalisir hal-hal negatif yang berdampak kepada masyarakat Kota Batam.
Baca: Wow, Dj Derina Derin Bakal Tampil Kembali di F1 Club Malam Ini
Saat pelantikan, ia mendapat arahan dari Ketum DPP Alfi/Ilfa Yukki N Hanafi, dan Sekjen DPP Alfi/Ilfa Akbar Djohan dan para sesepuh dan para Ketum DPW ALFI/ ILFA Seluruh Indonesia, agar di dalam Alfi/Ilfa harus bisa memilih Ketum yang berkompeten, memiliki pergaulan dengan pelaku usaha, instansi pemerintahan, stakeholder pelabuhan dan menjalin hubungan dengan TNI-Polri dan selalu aktif dalam berkolaborasi dan komunikasi dengan para stakeholder. Sehingga, saat anggota di daerah memiliki permasalahan baik Addministrasi atau kelengkapan dokumen bisa dijembatani.
“Hadirnya Alfi/Ilfa yang berada di bawah Menteri Perhubungan adalah perpanjangan Pemerintah dan menjadi wadah bagi pelaku jasa untuk mengawal kebijakan pemerintah, dan menghindari persaingan tidak sehat. Serta selalu mengikuti perkembangan setiap tahun dengan memberi pelatihan kepada anggota yang bergabung,” tambahnya.
