LenteraKepri.com, Batam – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan Kota Batam. Di bawah kepemimpinan Amsakar Achmad bersama Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra, Batam sukses masuk tiga besar daerah berprestasi dalam penanganan kemiskinan dan penurunan stunting tingkat Sumatera tahun 2026.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Bima Arya dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi yang digelar di Wyndham Opi Hotel, Sabtu (25/4) malam. Pada kategori kota, Batam menempati peringkat ketiga, di bawah Sungai Penuh dan Pekanbaru.
Tak hanya membawa pulang prestasi, Batam juga diganjar insentif fiskal sebesar Rp1 miliar dari pemerintah pusat sebagai bentuk apresiasi atas kinerja yang dinilai berhasil dan berdampak nyata.
Capaian ini sejalan dengan data di lapangan. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam, angka kemiskinan terus menunjukkan tren penurunan dalam tiga tahun terakhir—dari 5,02 persen pada 2023, turun menjadi 4,85 persen pada 2024, hingga menyentuh 3,81 persen pada 2025. Angka ini jauh di bawah rata-rata nasional yang berada di kisaran 8,47 persen.
Secara jumlah, penurunannya juga signifikan. Pada Maret 2024 tercatat 83.570 warga berada dalam kategori miskin, lalu turun menjadi 68.040 orang pada Maret 2025. Artinya, lebih dari 15 ribu warga Batam berhasil keluar dari garis kemiskinan hanya dalam satu tahun.
Meski jumlah penduduk miskin masih terbesar di Provinsi Kepulauan Riau, hal tersebut sebanding dengan jumlah penduduk Batam yang juga paling besar. Namun dari sisi persentase, Batam justru mencatat angka kemiskinan terendah di Kepri.
Di sektor kesehatan, penanganan stunting juga menunjukkan hasil positif. Hingga triwulan II tahun 2025, prevalensi stunting tercatat 1,26 persen atau 713 balita dari total 56.546 balita yang diukur. Angka ini menurun dari 1,28 persen pada akhir 2024 dan terus membaik dari 1,72 persen pada 2023.
Dari total tersebut, 207 balita masuk kategori sangat pendek dan 506 balita kategori pendek. Tren penurunan ini menjadi bukti nyata keberhasilan intervensi yang dilakukan secara konsisten oleh Pemerintah Kota Batam.
Berbagai program strategis pun terus digencarkan, mulai dari penguatan jaring pengaman sosial, intervensi gizi, hingga kolaborasi lintas sektor yang langsung menyasar masyarakat.
Amsakar menyebut penghargaan ini sebagai hasil kerja kolektif seluruh elemen daerah, termasuk perangkat pemerintah, TP PKK, hingga partisipasi aktif masyarakat.
“Alhamdulillah, ini buah kerja bersama. Penghargaan ini bukan tujuan akhir, melainkan penyemangat agar program yang kita jalankan semakin tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga Batam,” ujarnya.
Ia menegaskan, pembangunan Batam tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting merupakan fondasi penting menuju kota yang maju dan berdaya saing.
“Ini prestasi untuk seluruh warga Batam. Mari kita jaga semangat ini dan terus melangkah maju,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa ajang apresiasi ini bukan sekadar seremoni, melainkan instrumen untuk mendorong pemerintah daerah bekerja lebih optimal dan kompetitif.
Dengan jumlah 38 provinsi, 98 kota, dan 416 kabupaten di Indonesia, setiap daerah menghadapi tantangan berbeda. Oleh karena itu, penilaian dilakukan berbasis wilayah agar lebih adil dan proporsional.
Ia juga menambahkan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan insentif sekitar Rp1 triliun bagi daerah berprestasi, dengan skema penghargaan mulai dari Rp1 miliar hingga Rp3 miliar.
“Pada akhirnya, ini bukan hanya soal penghargaan, tetapi bagaimana kepala daerah mampu menghadirkan hasil nyata bagi masyarakat,” tegas Tito.
Capaian Batam ini menjadi sinyal kuat bahwa arah pembangunan kota industri tersebut berada di jalur yang tepat—tidak hanya tumbuh pesat, tetapi juga inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
