LenteraKepri.com, Batam – Aksi unjuk rasa ratusan warga Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batuampar, Batam, yang menuntut pemenuhan air bersih, berujung ricuh. Warga sempat beradu argumen dengan Wakil Kepala BP Batam sekaligus Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, Kamis (22/1/2026).
Aksi demonstrasi ini merupakan luapan kekecewaan warga yang mengaku sudah hampir satu tahun tidak menikmati aliran air bersih. Massa mendatangi Kantor DPRD Kota Batam dan Kantor BP Batam untuk menuntut tanggung jawab pemerintah.
Di depan DPRD Kota Batam, warga melakukan aksi simbolik dengan mematikan dan menyegel meteran air, sebagai bentuk protes atas buruknya pelayanan air bersih. Warga menyebut aksi tersebut sebagai puncak akumulasi kekecewaan, karena keluhan yang disampaikan selama ini tak kunjung mendapat solusi nyata.
Koordinator aksi, Syamudin, menyampaikan tiga tuntutan utama, salah satunya meminta DPRD Kota Batam menggunakan kewenangannya untuk menyelesaikan krisis air bersih di Tanjung Sengkuang.
Menurutnya, solusi pengiriman air menggunakan mobil tangki yang selama ini dilakukan pemerintah tidak menyentuh akar persoalan. Ia bahkan mendesak pemerintah memutus kerja sama dengan PT Moya jika dinilai tidak mampu memberikan pelayanan maksimal.
“Ada warga yang anggota keluarganya meninggal dunia dan harus dimandikan menggunakan air galon. Kalau PT Moya tidak sanggup, kembalikan saja kerja sama ke PT ATB,” tegas Syamudin.
Usai dari DPRD, massa melanjutkan aksi ke Kantor BP Batam. Di lokasi ini, situasi sempat memanas ketika terjadi adu mulut antara warga dan Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra. Kericuhan dipicu pernyataan perwakilan massa yang menyarankan pimpinan BP Batam mundur dari jabatan jika tidak mampu mengatasi persoalan air bersih.
“Yang bisa suruh kita mundur bukan dia,” ujar Li Claudia dengan nada tegas saat massa membacakan tuntutan.
Ia juga mempertanyakan latar belakang koordinator aksi. “Pak Syamsuddin, kamu titipan dari mana,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan lari dari tanggung jawab. Ia menyebut persoalan air bersih masuk dalam 15 program prioritas pemerintah saat ini.
“Tidak akan kami mengelak. Mau masalah kebon sayur atau air, kami akan coba penuhi yang menjadi hak warga,” ujar Amsakar.
Ia meminta masyarakat memberikan waktu agar permasalahan air bersih dapat diselesaikan sesuai mekanisme yang berlaku, serta menepis anggapan bahwa pemerintah sengaja mengulur-ulur penanganan.
“Kami punya 15 program prioritas, salah satunya soal air bersih. Bapak ibu jangan ragukan komitmen itu. Kami minta waktu, jangan berpikir bahwa saya mendelay-delay tanggung jawab kami,” tegasnya.
