LenteraKepri.com, Batam – Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pertanian (Kementan) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) bersama dengan kementerian/lembaga lainnya di Batam, Kepulauan Riau, Kamis (31/8/2023).
Perhelatan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian PUPR dan Kementerian ATR/BPN.
Inspektur Jenderal (Irjen) Kementan, Jan S. Maringka mengatakan, tujuan Rakor ini guna melakuan percepatan penyelesaian temuan yang dilakukan BPK, BPKP dan Inspektorat sendiri terhadap Kementan.
Baca: Polsek Sagulung Tangkap Sepasang Kekasih Komplotan Pencuri Sepeda Motor
Menurutnya, efektivitas pengawasan tidak dilihat dari banyaknya temuan atau rekomendasi, tapi dari penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan tersebut. Karenanya, pemantauan TLHP dilakukan melalui pemutakhiran dan rekonsiliasi data secara berkala dan mengunjungi langsung mitra kerja untuk melaksanakan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan.
“Kita harus memperkuat kolaborasi pengawasan dalam rangka mendorong dan mempercepat program strategis, program prioritas dan program super-prioritas Kementan dalam mendukung program ketahanan pangan,” ungkap Jan Maringka.
“Jangan terjadi pembiaran karena sudah banyak temuan yang sifatnya bertahun-tahun belum terpecahkan. Kerjasasama yang dilakukan saat ini adalah salah satu upaya percepatan penyelesaian,” ujar Jan Maringka, usai membuka kegitan, berlokasi di Hotel Radison Batam.
Sesuai data, sejauh ini pihaknya sudah hampir 90 persen melakukan percepatan penyelesaian. Ia juga berharap, ini menjadi capaian target bersama dengan melibatkan stakeholder lainnya.
Seperti temuan aset yang sudah menahun, penyelesaiannya juga harus melibatkan kementrian lain seperti Kementerian PUPR, Kemendagri dan lainnya.
Baca: Pernah Dibui Karena Kasus Sodomi, Ucok Beraksi Lagi dan Ditangkap Polisi
“Sektor pertanian berkaitan erat dengan masyarakat banyak, tentu kita berharap program yang dilakuan pemerintah dan Kementan bisa berjalan sesuai yang diharapkan. Kami tidak dapat bekerja sendiri, harus bekerjasama berkolaborasi dengan kementerian lain,” lanjutnya.
Dalam menyukseskan program khususnya soal ketahanan pangan, kata Jan Maringka, Itjen Kementan menetapkan sebuah kebijakan pengawasan yaitu “Jaga Pangan, Jaga Masa Depan”.
Kebijakan ini menggandeng dan bersinergi dengan aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) dan aparat penegak hukum (APH) untuk mewujudkan program Kementan sekaligus mendorong peran aktif Kemendagri, Kementerian PUPR dan Kementerian ATR/BPN dalam mewujudkan ketahanan pangan.
“Itjen Kementan sebagai pengawas internal tidak hanya disibukkan dengan kegiatan audit terkait kerugian negara saja, namun kita bertindak sebagai booster, pendorong dan penguat keberhasilan atas program yang telah dicanangkan Kementan,” kata Jan Maringka.
Karena itu, kata Jan Maringka, pihaknya dituntut mampu memitigasi risiko secara cepat, cermat dan akurat untuk meminimalisir penyimpangan kerugian negara dan temuan administrasi yang sama tidak terulang. Juga merekomendasikan perbaikan tata kelola (good governance), manajemen risiko (risk management), sekaligus pengendaliannya (control) sehingga peran Itjen Kementan dapat memberikan nilai tambah (value added) untuk mitra dan masyarakat (stakeholder).
Baca: Pernah Dibui Karena Kasus Sodomi, Ucok Beraksi Lagi dan Ditangkap Polisi
Berdasarkan Rencana Strategis Itjen Kementan 2020-2024, target kinerja lnspektorat Jenderal pada tahun ini adalah 85% terhadap rasio temuan BPK-RI atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian yang telah ditindaklanjuti. Hingga saat ini telah mencapai 87,36% sedangkan untuk temuan internal mencapai 88,14%. Diharapkan hingga akhir tahun 2023 mencapai 90%.
Dengan kegiatan percepatan penyelesaian TLHP diharapkan dapat melakukan pembahasan dan solusi penyelesaian tindak lanjut yang dilaksanakan tiap-tiap mitra eselon I, sehingga mendukung terciptanya pelaporan tertib adminitrasi yang tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran.
Kegiatan ini dihadiri oleh narasumber ( Secara Virtual) Koordinator Pengawasan Bidang Pangan BPKP dan Inspektur Wilayah II Kementrian ATR/BPN, serta peserta Kementerian/Lembaga terkait meliputi Itjen Kemendagri, Itjen KLHK, dan Itjen PUPR. Juga hadir sejumlah pejabat dari lingkungan Kementerian Pertanian meliputi eselon II terkait hingga penanggungjawab kegiatan.
