LenteraKepri.com, Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam mendukung penuh implementasi Program Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang digagas pemerintah pusat. Melalui program ini, masyarakat kini dapat mendaftar bantuan sosial (bansos) secara mandiri melalui sistem digital yang lebih mudah, cepat, transparan, dan akuntabel.
Batam menjadi salah satu dari 43 kabupaten/kota di Indonesia yang ditunjuk sebagai daerah percontohan (pilot project) dalam implementasi digitalisasi bansos nasional.
Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Monitoring Pelaksanaan Perluasan Piloting Digitalisasi Bansos yang digelar secara virtual dari Kantor Wali Kota Batam, Selasa (30/6/2026).
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengatakan digitalisasi bansos merupakan bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan berbasis elektronik atau e-government.
“Program ini menjadi cikal bakal roadmap menuju e-government. Dengan digitalisasi, penyaluran bantuan sosial diharapkan semakin tepat sasaran, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan pemanfaatan teknologi digital, termasuk kecerdasan artifisial (AI), menjadi langkah besar dalam menciptakan pemerintahan yang lebih efisien.
Menurutnya, transformasi digital perlindungan sosial akan membuat data penerima bansos semakin akurat sekaligus memperkuat transparansi dalam proses penyaluran bantuan.
“Untuk pertama kalinya, proses penerimaan bansos dilakukan secara lebih transparan dan akuntabel dengan dukungan teknologi,” kata Luhut.
Ia juga mengapresiasi seluruh kepala daerah yang mengikuti program percontohan tersebut. Hasil uji coba selama beberapa bulan ke depan akan menjadi dasar penerapan secara nasional yang ditargetkan dimulai pada Oktober 2026.
“Kami berharap paling lambat akhir Agustus seluruh daerah pilot project sudah menyelesaikan implementasi sehingga rollout nasional dapat dilakukan pada Oktober mendatang,” ujarnya.
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyatakan kesiapan Pemko Batam untuk menyukseskan program nasional tersebut.
Menurutnya, kehadiran Portal Perlinsos akan memudahkan masyarakat mengakses berbagai program bantuan sosial tanpa harus melalui proses birokrasi yang panjang.
“Pemko Batam akan terus melakukan sosialisasi agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan digital ini secara optimal,” katanya.
Cara Daftar Bansos Online Melalui Portal Perlinsos
Masyarakat yang ingin mengajukan bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dapat mengikuti langkah berikut:
- Buka Portal Perlinsos melalui alamat resmi.
- Pilih menu “Masuk dengan IKD”.
- Sistem akan mengarahkan pengguna ke aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
- Lakukan verifikasi biometrik wajah.
- Setelah berhasil diverifikasi, pengguna otomatis masuk ke halaman utama Portal Perlinsos.
Cara Mendaftar PKH atau BPNT
Setelah berhasil login, ikuti tahapan berikut:
- Klik menu Daftar Program.
- Pilih jenis bantuan yang ingin didaftarkan, seperti PKH atau BPNT.
- Baca syarat dan ketentuan yang berlaku.
- Setujui penggunaan data pribadi.
- Lakukan verifikasi data pemohon.
- Klik Setuju dan Daftar.
- Simpan atau unduh nomor pendaftaran sebagai bukti pengajuan.
Cara Cek Status Pendaftaran Bansos
Setelah mendaftar, masyarakat dapat memantau perkembangan pengajuan melalui Portal Perlinsos dengan langkah berikut:
- Buka halaman utama Portal Perlinsos.
- Periksa notifikasi terbaru mengenai proses pendaftaran.
- Masuk ke menu Program Bantuan Anda.
Status pengajuan akan ditampilkan, antara lain:
- Tahap Proses Verifikasi, yang berarti data masih dalam pemeriksaan.
- Aktif, yang berarti pemohon telah dinyatakan memenuhi syarat dan terverifikasi sebagai penerima bantuan.
Digitalisasi bansos diharapkan menjadi terobosan baru dalam meningkatkan akurasi data penerima, mempercepat proses layanan, sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas penyaluran bantuan sosial di seluruh Indonesia. Dengan Batam sebagai salah satu daerah percontohan, implementasi sistem ini diharapkan menjadi model bagi penerapan nasional mulai Oktober 2026.
