LenteraKepri.com, Batam – Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru memfasilitasi pemulangan seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, bernama Saniah, yang mengalami kecelakaan lalu lintas di Segamat, Johor, Malaysia.
Saniah mengalami kecelakaan pada 14 Juni 2026 saat menumpang sepeda motor di wilayah Segamat. Insiden tersebut menyebabkan dirinya mengalami patah tulang pada kaki kanan sehingga harus menjalani perawatan intensif di Hospital Segamat.
Setelah kondisi kesehatannya membaik dan dinyatakan layak melakukan perjalanan oleh tim dokter, KJRI Johor Bahru segera mengurus seluruh proses pemulangannya ke Indonesia.
Dalam proses tersebut, KJRI memberikan berbagai layanan perlindungan, mulai dari penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP), pengurusan dokumen keimigrasian Malaysia berupa Check Out Memo (COM) dan Special Pass (SP), hingga pendampingan selama keberangkatan dari Pelabuhan Stulang Laut, Johor Bahru menuju Pelabuhan Batam Center.
Setibanya di Batam, Saniah dijadwalkan melanjutkan perjalanan menuju kampung halamannya di Kabupaten Lombok Timur untuk kembali berkumpul bersama keluarga.
Agar proses pemulangan berjalan lancar, KJRI Johor Bahru juga berkoordinasi dengan Direktorat Pelindungan Warga Negara Indonesia (WNI) Kementerian Luar Negeri, BP3MI Kepulauan Riau, P4MI Batam, Kantor Imigrasi Batam, Kantor Kesehatan Pelabuhan, serta pemerintah daerah terkait.
Pelaksana Fungsi Konsuler 3 KJRI Johor Bahru, Dhania Afini Lestari, mengimbau seluruh WNI yang bekerja di Malaysia agar selalu menggunakan jalur penempatan yang resmi dan prosedural.
Menurutnya, kepemilikan dokumen keimigrasian dan ketenagakerjaan yang sah akan memudahkan pekerja migran memperoleh perlindungan hukum, akses layanan kesehatan, serta penanganan yang lebih cepat apabila mengalami kondisi darurat seperti kecelakaan.
KJRI Johor Bahru menegaskan komitmennya untuk terus memberikan perlindungan dan pendampingan kepada WNI di Malaysia, khususnya bagi pekerja migran yang menghadapi permasalahan hukum, kesehatan, maupun keadaan darurat lainnya.
