LenteraKepri.com, Batam – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR, Kamis (12/11/3036). Gibran menjadi wapres kedua sepanjang sejarah Indonesia yang mengundurkan diri dari jabatan.
Sebagai mana diketahui, sebelum menyampaikan surat pengunduran di ke Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, Gibran juga sudah menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Menyikapi dan menindaklanjuti surat pengunduran diri Wapres Gibran Rakabuming Raka tersebut, Muzani menjelaskan, pimpinan MPR pada Jumat (13/11) siang akan menggelar rapat gabungan.
Rapat gabungan ini akan dihadiri fraksi-fraksi MPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Muzani menyebut setidaknya ada empat hal yang akan diputuskan dalam rapat tersebut.
Pertama, menjadwalkan pelaksanaan paripurna untuk memilih wakil presiden baru.
Kedua, meminta MPR segera mengirimkan surat kepada presiden untuk mengusulkan dua nama cawapres yang akan dipilih di Paripurna.
Ketiga, pembentukan tim verifikasi berkas calon wakil presiden yang diajukan oleh presiden.
Keempat, akan menyepakati tim ad hoc yang bertugas untuk menyiapkan draf ketetapan MPR.
MPR Konsultasi ke Presiden
Pada Kamis (12/11), usai menerima surat pengunduran diri Gibran, Ketua MPR Ahmad Muzani akan bertemu Presiden Prabowo di kompleks Istana Negara.
“Saya ditunggu presiden untuk berkonsultasi, untuk mencocokkan tanggal,” jelasnya.
Secara terpisah, Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan, dirinya juga akan bertemu Presiden Prabowo pada Kamis siang.
“Ya tentu akan membahas tindak lanjut dari pengunduran diri wakil presiden,” ujar Yusril.
Isi Surat Gibran
Di hadapan wartawan, Muzani kemudian membacakan petikan isi surat pengunduran diri Gibran.
Dengan hormat, dengan ini saya Gibran Rakabuming Raka, Wapres RI, masa jabatan 2024-2029
Menyatakan berhenti dari jabatan wakil presiden RI atas permintaan sendiri.
Keputusan ini saya ambil penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintah, saya meyakini negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi dari saya sendiri.
Ditanya wartawan, apakah dalam surat itu Gibran menjelaskan alasan pengunduran dirinya, Muzaki berkata: “Tidak ada alasan yang disebutkan di situ”.
Tahapan Pengunduran Diri Wapres
Tahap 1: Gibran serahkan surat pengunduran diri ke Presiden dan MPR
Gibran Rakabuming wajib menyampaikan surat pengunduran diri resmi kepada Presiden Prabowo.
Lalu, Gibran secara resmi menyerahkan surat pengunduran diri ke pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), seperti diatur dalam UUD 1945.
“Jadi kalau misalnya [presiden] tidak menolak [permohonan mundur dari wapres] nanti harus ada pernyataan tertulislah dari wakil presiden yang ditujukan kepada MPR,” kata Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, Selasa (10/11).
Tahap 2: MPR menyatakan kursi wapres kosong
Setelah surat pengunduran diri dinyatakan sah secara konstitusional, MPR menyatakan posisi wakil presiden resmi kosong.
Pemerintahan tetap berjalan normal di bawah kepresidenan Prabowo Subianto tanpa adanya penunjukan pelaksana tugas otomatis dari pejabat lain.
“Dan mekanismenya nanti bisa ada MPR juga bersidang menyatakan bahwa memang ada kevakuman wakil presiden karena ada surat berhentinya,” kata Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11).
Tahap 3: Presiden usulkan dua nama calon wapres ke MPR
Sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 17 Tahun 2014 (UU MD3), Presiden Prabowo Subianto bertugas mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada pimpinan MPR.
Usulan ini harus disertai dokumen persyaratan masing-masing calon paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna MPR diselenggarakan.
MPR, jelas Yusril, akan meminta Prabowo mengajukan dua nama calon pengganti Gibran.
Prabowo juga diminta menyerahkan berkas-berkas persyaratan pencalonan wapres tersebut.
“Memang MPR akan menyurati presiden untuk mengajukan dua calon wakil presiden yang baru disertai dengan berkas-berkas persyaratan pencalonannya,” ujar Yusril.
MPR kemudian akan membentuk tim khusus untuk memeriksa kelengkapan berkas dan administrasi dari kedua calon wakil presiden yang diajukan.
Gibran Rakabuming (kiri) setelah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR.Sumber gambar,Istimewa
Tahap 4: MPR gelar sidang paripurna
Selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih wakil presiden baru (Pasal 8 ayat 2 UUD 1945 dan Pasal 46 ayat 1 UU MD3).
Yusril menyebut MPR kemudian mengadakan pemilihan calon wapres setelah menerima surat dari Prabowo. Pemilihan berlangsung dalam 60 hari.
“MPR akan mengadakan pemilihan dalam waktu 60 hari sejak diterima surat dari Pak Presiden itu. Itu secara normatif konstitusionalnya seperti itu,” katanya.
Dalam sidang paripurna, MPR memilih satu di antara dua calon wakil presiden yang diusulkan oleh presiden (Pasal 46 ayat 3 UU MD3)
Dua calon wakil presiden yang diusulkan presiden wajib menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan dalam sidang paripurna MPR sebelum dilakukan pemilihan (Pasal 46 ayat 4 UU MD3)
Calon wakil presiden yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan di sidang paripurna MPR ditetapkan sebagai wakil presiden (Pasal 46 ayat 5 UU MD3)
Jika suaranya sama banyak, maka pemilihan diulang satu kali lagi (Pasal 46 ayat 6 UU MD3)
Apabila hasil pemilihan ulang menunjukkan hasil yang tetap sama, maka presiden memilih salah satu di antara calon wakil presiden (Pasal 46 ayat (7) UU MD3)
Tahap 5: MPR tetapkan dan lantik wapres terpilih
Dan akhirnya, calon wakil presiden yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan melalui Ketetapan MPR dan langsung dilantik dalam sidang paripurna untuk melanjutkan sisa masa jabatan Wapres. (red)
