LenteraKepri.com, Tanjungpinang — Suasana siang itu terasa hangat dan penuh keakraban di ruang tamu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Iman Sutiawan, di Dompak, Senin (20/10/2025).
Gelak tawa dan candaan ringan sesekali pecah di tengah diskusi serius antara Iman dan jajaran pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kepri, dipimpin Ketua PWI Kepri Saibansah Dardani, bersama Marganas Nainggolan, Parna Simarmata, Ramon Damora, serta para pengurus PWI Tanjungpinang.
“Pertemuan ini sebenarnya bisa saja di Batam. Tapi Dompak perlu juga dilihat langsung. Biar kawan-kawan PWI Kepri merasakan gelombang laut,” ujar Iman sambil tersenyum.
Pertemuan tersebut digelar atas undangan resmi DPRD Kepri untuk menjalin silaturahmi sekaligus berdiskusi tentang kondisi aktual pembangunan dan masa depan ekonomi daerah.
Namun, di balik suasana hangat itu, muncul topik serius: ruang fiskal Kepri yang kian menyempit akibat turunnya dana transfer ke daerah (TKD), sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum mampu menutup kekurangannya.
Iman mengungkapkan, APBD Kepri 2026 diperkirakan anjlok signifikan hingga Rp 3,2 triliun, dari sebelumnya di atas Rp 4 triliun.
“Kalau ruang fiskal makin sempit, tentu dampaknya besar bagi pembangunan dan pelayanan masyarakat. Karena itu, kita harus mencari sumber pendapatan baru,” tegas Iman dengan nada serius.
Kepri: Lumbung Potensi yang Belum Tergarap
Iman menyebut, kondisi tersebut sangat ironis bagi Kepri yang dikenal sebagai provinsi maritim dengan 96 persen wilayah laut. Potensi sektor perikanan, tambang, dan wisata bahari seharusnya bisa menjadi motor penggerak ekonomi daerah.
“Harapan kita, sumber daya alam Kepri jangan semua diangkut keluar. Harus ada nilai tambah untuk daerah,” kata Iman.
Selama ini, lanjutnya, sebagian besar kekayaan alam Kepri mengalir ke pusat, sementara hasil yang kembali dalam bentuk TKD relatif kecil.
Labuh Jangkar Jadi Penyelamat Fiskal Kepri
Dari banyak potensi yang ada, sektor labuh jangkar dinilai Iman bisa menjadi solusi cepat untuk menutup kekurangan fiskal daerah.
“Dari sumber daya alam yang besar, sektor labuh jangkar paling siap dijalankan. Potensinya bisa langsung dirasakan,” jelasnya.
DPRD Kepri pun telah menyurati Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar hak pengelolaan jasa labuh jangkar atau parkir kapal di ruang laut 0–12 mil diberikan kepada Pemerintah Provinsi Kepri.
Tak hanya itu, DPRD juga telah menyurati DPR RI agar ikut mendorong percepatan kebijakan tersebut. Menurut Iman, realisasi pengelolaan labuh jangkar membutuhkan kolaborasi antara daerah dan pusat, termasuk dukungan dari empat anggota DPR RI asal Kepri.
“Kuncinya adalah kolaborasi. Tanpa sinergi daerah dan pusat, pengelolaan labuh jangkar tidak akan berjalan,” tegasnya.
Dari berbagai kajian, potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor ini bisa mencapai Rp 1,5 hingga Rp 3 triliun per tahun.
Enam titik utama labuh jangkar yang memiliki potensi besar berada di Tanjungbalai Karimun, Pulau Nipah, Pulau Galang, Kabil, Tanjung Berakit, serta wilayah Batuampar dan Sekupang.
“Kalau ini terealisasi, labuh jangkar bisa jadi penyelamat APBD Kepri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Iman.
