LenteraKepri.com, Batam – Persoalan air bersih di Kota Batam kembali menjadi sorotan publik. Namun di tengah gelombang keluhan dan emosi warga, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Iman Sutiawan, mengajak masyarakat untuk menyikapi krisis ini secara jernih, proporsional, dan tidak reaktif.
Menurut Iman, masalah air bersih di Batam bukan persoalan yang muncul tiba-tiba. Krisis ini merupakan akumulasi panjang kebijakan, pembangunan infrastruktur, dan pertumbuhan kota yang tidak seimbang selama bertahun-tahun.
“Masalah air ini bukan lahir hari ini. Ini akumulasi panjang. Batam berkembang sangat cepat, tetapi sistem airnya tumbuh lambat. Ketimpangan inilah yang hari ini kita rasakan dampaknya,” ujar Iman, Senin (26/1/2026).
Ia menjelaskan, masa transisi pengelolaan air dari PT Adhya Tirta Batam (ATB) ke Moya sudah berlangsung sejak periode kepemimpinan sebelumnya. Infrastruktur air bersih yang masih digunakan saat ini dibangun ketika jumlah penduduk Batam relatif kecil, dengan kapasitas pipa dan distribusi yang terbatas.
Kondisi tersebut, kata Iman, kala itu masih memadai. Namun seiring lonjakan penduduk, pertumbuhan perumahan, serta ekspansi kawasan industri yang masif, sistem lama itu tak lagi sanggup menopang kebutuhan kota modern seperti Batam saat ini.
Pasca pengelolaan air berada di bawah Moya, pelayanan air bersih diakui belum menunjukkan perbaikan signifikan sesuai harapan masyarakat. Meski demikian, Iman menilai fase ini justru merupakan tahap koreksi besar, di mana berbagai persoalan lama yang tertutup kini muncul ke permukaan dan terasa semakin tajam akibat ekspektasi publik yang tinggi.
Dalam konteks itu, Kepala dan Wakil Kepala BP Batam, Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra, dinilai tidak mewarisi kondisi yang ideal. Sebaliknya, keduanya menghadapi tumpukan persoalan struktural, mulai dari keterbatasan teknis, infrastruktur tua, hingga kepercayaan publik yang tengah diuji.
Meski dihadapkan pada tekanan besar, Iman menilai langkah-langkah yang dilakukan Amsakar–Li Claudia sudah maksimal. Evaluasi menyeluruh, penataan ulang prioritas, serta pembenahan sistem distribusi terus dilakukan meski berada dalam sorotan tajam masyarakat.
Bukan Pekerjaan Instan
“Membenahi air bukan pekerjaan instan. Ini bukan soal memperbaiki keran bocor, tapi membangun ulang fondasi sistem pelayanan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” tegasnya.
Ia mengingatkan, tanpa dukungan sosial dan stabilitas politik, upaya pembenahan justru berisiko tersendat. Karena itu, masyarakat diminta tidak saling menyalahkan atau melemahkan legitimasi kepemimpinan yang sedang bekerja menyelesaikan persoalan struktural tersebut.
Iman menegaskan, kritik tetap penting sebagai bagian dari kontrol publik, namun harus diarahkan secara konstruktif dan solutif. Dukungan masyarakat menjadi faktor kunci agar pembenahan sistem air bersih dapat berjalan berkelanjutan dan menghasilkan dampak jangka panjang.
“Air adalah kebutuhan dasar. Ketika pemimpin sudah bekerja di garis depan, tugas masyarakat adalah memberi kepercayaan, mendukung dengan cara yang bijak, dan mengawal agar perubahan benar-benar terwujud,” ujarnya.
Menurut Iman, persoalan air bersih adalah cermin kedewasaan sebuah kota. Cara Batam menyikapi krisis ini akan menentukan apakah kota tersebut hanya tumbuh besar secara fisik, atau benar-benar matang sebagai kota yang berkeadaban dan berkeadilan bagi seluruh warganya.
