“Perjuangan kami belum berakhir. Pantang untuk mundur walau selangkah. Kami yakin, masih ada badai yang harus diterjang dalam perjuangan kami menegakkan marwah“
Tujuh Mei tahun 2025, bagi kebanyakan orang mungkin bukanlah hari yang spesial. Namun berbeda bagi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Batam. Hari itu menjadi hari yang bersejarah. Bendera pataka dikibarkan oleh sang ketua, M A Khafi Anshary, sebagai tanda dilantiknya kepengurusan PWI Batam dengan masa bakti 2025-2028.
Membawa misi perubahan, dan ingin memangkas kesombongan para terdahulu yang menganggap dirinya ‘elit’, PWI Batam hadir dengan wajah baru. Jon Kavi, sapaan akrabnya yang diamanahkan sebagai ketua, ingin merangkul semua wartawan agar bisa menjunjung tinggi Kode Perilaku Wartawan (KPW) dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), serta pentingnya ujian kompetensi menandakan keprofesionalan dalam beprofesi.
Sedari awal, Kavi sudah meyakini bahwa perjuangan ini akan ditentang berbagai pihak, dan ini akan menjadi badai dalam perjuangan marwah. Terutama bagi mereka yang merasa terusik. Namun, diperlukan keberanian untuk bergerak, menerjang semua rintangan. Dengan penuh kemantapan, kapal PWI Batam ia ‘nahkodai’ menghadapi rintangan yang akan datang silih berganti.
Bukan tanpa dasar, kemajuan era saat ini membuat banyaknya media online bermunculan tanpa memperhatikan kaedah jurnalistik sesuai amanat UU Pers. Bermunculannya media-media ini, juga melahirkan orang-orang yang mengaku dirinya wartawan, namun tanpa mengindahkan etika yang semestinya, sehingga citra negatif tentang wartawan akhirnya merebak bagai momok yang menakutkan di tengah masyarakat.
Pemerasan, intervensi, berita yang tidak berimbang, mengesampingkan kebenaran demi cuan, dan masih banyak lagi hal menyimpang yang saat ini dilakukan oknum-oknum wartawan. Sehingga, harus ada yang memulai perjuangan mempertahankan marwah, meski badai besar menghadang.
Bahkan, upaya dalam menyuarakan pentingnya Ujian Kompetensi Wartawan (UKW) di bawah konstituan Dewan Pers, agar menciptakan wartawan yang profesional mendapat penentangan bagi mereka yang menganggap UKW tidak penting.
Ditambah lagi, munculnya lembaga lain yang menganggap dirinya mampu mengeluarkan sertifikasi profesi tanpa harus melalui lembaga uji yang dipercayakan Dewan Pers, menimbulkan penyesatan yang selama ini terjadi pembiaran.
Padahal sudah jelas, lembaga yang berwenang menetapkan dan mengukur profesionalitas wartawan di Indonesia adalah Dewan Pers, sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan diperkuat oleh Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan.
PWI, sebagai salah satu organisasi wartawan tertua di Indonesia, seharusnya bisa merangkul dan mengayomi para wartawan. Namun berkat keangkuhan dan dosa terdahulu baik disengaja maupun tidak, marwah ini tercoreng.
Bahasa pelarian yang kerap terucap jika ada oknum yang berulah, “mereka anggota PWI atau bukan?”, kerap menjadi landasan cuci tangan agar tidak ikut terlibat. Jika bukan anggota PWI, para terdahulu seakan bisu, telinga tuli, bahkan jari jemari yang biasanya aktif merangkai kata pun ikut membeku.
Selama ini, wartawan yang bergabung dengan PWI berasal dari media-media besar. Sementara mereka yang dari media kecil merasa terkesampingkan dan akhirnya bagai anak ayam kehilangan induknya. Kondisi ini seakan melahirkan kasta-kasta yang entah dari mana asal mulanya.
“PWI Batam sekarang ingin mendobrak semua itu. Bisa dikatakan, apa yang kami lakukan sekarang adalah sebagai penebus dosa-dosa ara pendahulu yang enggan mengambil langkah keluar dari organisasi,” ucap Kavi.
Alam Semesta Mendukung
Meski lahir dalam situasi dualisme, kepengurusan organisasi PWI Batam beranggotakan 33 orang ini, sebagian besarnya ialah wajah baru yang sebelumnya tidak pernah tergabung dalam PWI. Namun semua memiliki keyakinan, ingin mencetak sejarah baru sebagai pejuang marwah yang berupaya menebus dosa-dosa terdahulu.
Niat tulus ini ternyata didukung alam semesta. Seiring jalan, bermunculan oknum wartawan yang berperilaku layaknya preman. Mereka mengintimidasi sekolah-sekolah. Menyebut dirinya sebagai kontrol sosial, namun berujung pada pemerarasan dengan modus bantuan kegiatan. Parahnya lagi, beralasan ingin mengikuti ujian kompetensi wartawan, sejumlah uang diminta kepada kepala sekolah. Miris, jika tidak dipenuhi, berita negatif langsung terbit tanpa memikirkan imbas psikologis. Tidak hanya individu kepala sekolah, juga menyebar bagai virus mempengaruhi mental keluarga dan lingkungan sekolah.
