LenteraKepri.com, Batam – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk merevitalisasi 1.487 satuan pendidikan di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 2026.
Langkah ini diambil di tengah munculnya persoalan keterbatasan infrastruktur dasar seperti akses listrik pada sekolah-sekolah penerima bantuan perangkat pembelajaran digital di wilayah tersebut.
Jumlah sekolah penerima bantuan revitalisasi pada 2026 tercatat mengalami peningkatan signifikan dibandingkan target tahun 2025 yang menjangkau 580 satuan pendidikan.
Salah satu sekolah yang menjadi sasaran program perbaikan fisik tersebut adalah SDN Mboeng di Kabupaten Manggarai Timur yang sempat memicu perhatian publik karena kondisi bangunannya yang rusak berat serta masih menggunakan ruang kelas darurat berdinding bambu.
Direktur Sekolah Dasar Kemendikdasmen, Moch. Salim Somad, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerjunkan tim langsung ke lapangan untuk memastikan perbaikan ruang kelas yang rusak serta ruang belajar darurat di SDN Mboeng.
“Sudah turun (Kemendikdasmen), langsung diperbaiki kelas yang rusak berat maupun yang darurat,” kata Salim, Rabu (9/9/2026).
SDN Mboeng saat ini memiliki 84 siswa dalam enam rombongan belajar serta didukung 10 tenaga kependidikan. Sekolah tersebut hanya memiliki lima bangunan permanen, di mana dua ruang kelas di antaranya mengalami kerusakan berat sehingga memaksa aktivitas belajar berpindah ke empat ruang kelas darurat yang sebagian dibangun dari swadaya masyarakat.
“Sebagian pembangunan dari swadaya orang tua siswa,” ujar Salim.
Mengenai penyaluran bantuan sarana pembelajaran digital seperti papan interaktif atau Interactive Flat Panel ke sekolah yang dinilai minim infrastruktur, Kemendikdasmen menjelaskan bahwa penetapan penerima didasarkan pada data resmi pemerintah. Salim menegaskan bahwa menurut Data Pokok Pendidikan (Dapodik), SDN Mboeng tercatat memiliki sumber listrik.
“Digitalisasi di sekolah berjalan, perbaikan fisik sekolah juga dilakukan,” kata Salim.
Ia menambahkan bahwa kenaikan alokasi anggaran pada tahun 2026 menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperbaiki sarana pendidikan di daerah berinfrastruktur terbatas.
“Untuk 2026 ini jumlahnya lebih banyak. Anggaran mencapai Rp 1,2 triliun,” ungkap Salim, Kamis (10/9/2026).
Salim menyampaikan bahwa perbaikan fisik sekolah dan digitalisasi pembelajaran merupakan dua program selaras yang bertujuan meningkatkan mutu serta pemerataan akses pendidikan secara menyeluruh.
“Termasuk pembelajaran yang bermutu, serta akses pendidikan yang merata,” tambahnya.
Kondisi kontras pemanfaatan teknologi di daerah tanpa pasokan energi memadai juga dialami SDN Pangabatang di Pulau Dambila, Desa Parumaan, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka.
Sekolah yang dihuni 17 siswa dan delapan tenaga kependidikan ini telah menerima bantuan Smart TV digital dari Presiden Prabowo Subianto sejak Agustus 2025, tetapi belum memiliki jaringan listrik.
Guru SDN Pangabatang, Jamila, menjelaskan bahwa pihak sekolah terpaksa menggunakan generator set (genset) dengan biaya operasional mandiri atau dana BOS agar perangkat Smart TV digital tersebut dapat menyalakan video pembelajaran.
“Misalnya saya mau pakai untuk video pembelajaran di kelas IV, maka harus beli bensin. Dalam seminggu enam botol, harganya Rp22 ribu,” kata Jamila, Sabtu (12/9/2026) pagi.
Setiap sesi pembelajaran harian membutuhkan setidaknya dua botol bensin berisi 1,5 liter. Penggunaan Smart TV digital pun terpaksa disesuaikan dengan ketersediaan bahan bakar dan materi pelajaran yang relevan.
“Kalau ada materi kelautan, kami bawa para siswa keluar belajar di lingkungan,” katanya.
Selain masalah bahan bakar genset, Jamila mengungkapkan tantangan lain saat memasuki musim hujan. Keterbatasan sinar matahari membuat pihak sekolah harus kembali mengandalkan penerangan tradisional saat proses belajar mengajar.
“Kalau di kepulauan kami saat musim hujan gelap, kami harus pakai lampu pelita, karena waktu musim hujan cahaya matahari sedikit,” ujarnya.
Jamila berharap pemerintah dapat menyediakan pasokan listrik atau bantuan panel surya skala besar serta fasilitas penampungan air bersih seperti profil tank untuk menunjang kebutuhan sekolah sehari-hari.
“Kami butuh listrik. Kalau misalnya listrik tidak ada, maka ada panel surya skala besar untuk kebutuhan sekolah supaya dalam pemakaian sehari bisa,” katanya.
Permasalahan keterbatasan infrastruktur dasar ini dibenarkan oleh Kepala Seksi Pelayanan Pemerintah Desa Parumaan, Karim. Menurutnya, krisis energi listrik dan ketiadaan pasokan air bersih telah dialami warga di Pulau Dambila dan Pulau Pangabatang selama bertahun-tahun.
“Terkhusus Dusun C yang melingkup Pulau Dambila dan Pulau Pangabatang, masalah yang urgen dihadapi warga dan sudah terjadi bertahun-tahun adalah masalah air bersih dan kita sangat kekurangan listrik. Bahkan ade-ade yang belajar menggunakan lampu pelita masih ada,” ungkap Karim.
