LenteraKepri.com, Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus berupaya membenahi tata kelola perparkiran agar lebih tertib, profesional, dan mampu memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu langkah yang dilakukan adalah mempelajari sistem pengelolaan parkir yang telah diterapkan Pemerintah Kota Denpasar, Bali.
Upaya tersebut ditandai dengan kunjungan kerja Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, ke Kantor Wali Kota Denpasar, Jumat (13/11/2026).
Rombongan Pemko Batam turut didampingi unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Kedatangan mereka disambut Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, bersama jajaran pemerintah setempat.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pemerintah daerah bertukar informasi mengenai sistem penyelenggaraan perparkiran, mulai dari aspek regulasi, kelembagaan, pola kemitraan, hingga mekanisme pengelolaannya.
Salah satu hal yang menarik perhatian Amsakar adalah model pengelolaan parkir di Denpasar yang melibatkan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bhukti Praja Sewakadarma.
Menurutnya, pengalaman Denpasar dapat menjadi bahan pembelajaran bagi Batam dalam mencari pola pengelolaan perparkiran yang lebih efektif dan terukur.
“Yang menarik adalah pengelolaannya melalui Perumda. Ini yang coba kami pelajari dari Denpasar dan akan kita pelajari lebih lanjut sesuai kondisi Batam,” ujar Amsakar.
Ia menilai, pembenahan perparkiran tidak cukup hanya mengandalkan pengaturan di lapangan. Dukungan regulasi, kejelasan kelembagaan, sistem pengawasan, serta pola kerja sama dengan berbagai pihak juga menjadi faktor penting agar pengelolaannya berjalan optimal.
Di Batam sendiri, penataan perparkiran menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah, termasuk melalui rencana penerapan sistem parkir berlangganan. Program tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan pelayanan parkir yang lebih praktis sekaligus memperkuat tata kelola dan potensi pendapatan daerah.
Karena itu, Pemko Batam memandang penting untuk mempelajari berbagai alternatif pengelolaan, termasuk model kelembagaan yang diterapkan Denpasar.
Selain pengelolaan melalui Perumda, keterlibatan desa adat juga menjadi salah satu hal yang dipelajari rombongan Pemko Batam. Kolaborasi tersebut menjadi karakteristik tersendiri dalam sistem perparkiran di Denpasar.
Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, menjelaskan, keterlibatan desa adat dalam pengelolaan parkir dilakukan melalui mekanisme kerja sama dengan Perumda.
“Untuk mekanisme dengan desa adat melalui nota kesepahaman (MoU) dengan Perumda,” jelasnya.
Melalui kunjungan tersebut, Amsakar berharap Pemko Batam mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai praktik pengelolaan parkir yang dapat disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik daerah.
Sebagai tindak lanjut, Perumda Bhukti Praja Sewakadarma Kota Denpasar dan Dinas Perhubungan Kota Batam diharapkan dapat memperkuat komunikasi serta koordinasi untuk mendalami berbagai aspek teknis pengelolaan perparkiran.
Amsakar menegaskan, Pemko Batam terbuka untuk mempelajari praktik baik dari daerah lain selama dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
Melalui pembenahan yang dilakukan secara bertahap, Pemko Batam berharap sistem perparkiran ke depan semakin tertib, transparan, dan profesional. Dengan demikian, masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih baik, sementara potensi pendapatan daerah dapat dikelola secara optimal. (Rilis Humas Diskominfo Batam/red)
