LenteraKepri.com, Batam – Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City telah disiapkan sebagai mesin ekonomi baru di Indonesia. Selain menjadi kawasan industri, nantinya kawasan tersebut akan disiapkan untuk sektor perdagangan, residensial, hingga wisata yang terintegrasi.
Namun sejauh ini, masih ada beberapa kendala yang membuat prosesnya masih terhambat. Agar progresnya bisa digesa, kegiatan audiensi dan diskusi dengan tema ‘Menciptakan Kondusifitas Masyarakat Kota Batam Terkait Poyek Strategis Nasional Rempang Eco City’ digelar. Bertempat di Ballroom lantai 5 King Hotel, Kota Batam, Selasa (21/1/2025).
Diprakarsai oleh Direktorat Intelkam Polda Kepri, kegiatan ini dihadiri oleh 4 Organisai Masyarakat (Ormas) yang berasa dari warga tempatan yakni, Perpat Kota Batam, Lang Laut, Aliansi Pemuda Melayu, dan Gagak Hitam. Sebagai narasumber yakni, Yarmanis, Kasubdit Dokumentasi Pertanahan BP Batam, dan Joko Satrio Sasongko, Kepala Bagian Hukum Pemko Batam, serta sebagai moderator ialah Indrawati Sugiati Ningsih.
Namun, ketidakhadiran perwakilan dari Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Batam meskipun telah diundang, menjadi bentuk kekecewaan bagi para Ormas. Sebab, mereka berharap LAM bisa menjadi payung dan orang tua bagi masyarakat melayu untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah.
Selain itu, setelah dilakukan audiensi, juga dilangsungkan dengna pembacaan deklarasi damai oleh seluruh peserta.
Baca: Terima Audiensi CREC, BP Batam Buka Sejumlah Peluang Investasi
Kasubdit Dokumentasi Pertanahan BP Batam, Yarmanis, mengatakan, kegiatan hari ini sebagai upaya untuk menyatukan semua elemen masyarakat yang ada di Batam agar bisa saling membantu, saling membahu menyamakan persepsi bagaimana mengembangkan PSN Rempang Eco City.
“Karena bagaimanapun juga, tanpa dukungan semua masyarakat Batam, tujuan pemerintah ini akan terkendala. Kita tidak ingin kendala-kendala itu terus berlangsung. Bahkan kita ingin apa yang kita hadapi sekarang bisa cepat teratasi melalui kolaborasi dan penyamaan persepsi untuk melangkah lebih laik di masa depan,” ujar Yarmanis.
Hasil dari audiesnsi ini lanjut Yarmanis, pada prinsipnya semua mendukung dan satu bahasa untuk menyukseskan Rempang Eco-City.
“Saya kira ini adalah sesuatu yang positif dan perlu ditingkatkan lagi dengan dengan pihak lainnya yang terlibat untuk bersama-sama membangun Rempang,” lanjutnya.
Sementara Kepala Bagian Hukum Pemko Batam, Sasongko, mengucapkan rasa syukur dengan adanya kesepamahaman untuk sama-sama mendukung program nasional ini.
“Alhamdulillah, dengan diadakannya audiensi dan diskusi publik ini, harapan kami terhadap pelaksanaan-pelaksanaan di Rempang berjalan cukup baik dan lancar,” ujarnya.
Masukan dan saran serta subangsih yang disampaikan oleh audiens yang hadir tambahnya, akan menjadi pembenahan dan perbaikan kedepan.
“Yang jelas, pemerintah sangat mendukung dan betul-betul ingin kesejahteraan rakyat di Kota Batam ini bisa terlaksana,” tuturnya.
Baca: Israel dan Hamas Sepakat Genjatan Sejata, Mulai Berlaku 19 Januari 2025
Kegiatan ini juga mendapat apresiasi yang tinggi dari Ketua Perpat Kota Batam, Ismail. Selaku organisasi tempatan, dari awal sebelum terjadinya berbagai permasalahan sangat mendukung program pemerintah ini.
Sebab, jika mengkaji 10 tahun ke depan, masyarakat yang berada di Rempang bisa juga merasakan kemajuan daerah seperti yang ada di pusat Kota Batam, punya kehidupan dan pendidikan yang lebih baik.
“Namun, kita berharap pemerintah lebih serius apakah itu BP Batam atau Pemeritah Kota Batam. Kami berharap pemerintahan yang baru ini memberikan perubahan yang signifikan, agak serius menangani permasalahan ini,” ucap Ismail.
Sejauh ini yang bisa dilihat, upaya-upaya untuk menciptakan kondusifitas baru dilakukan dari pihak kepolisian, yang menjembatani dan aktif. Namun, kemana selama ini Pemerintah Kota Batam?
Kemudian BP Batam, mereka hanya berbicara kepentingan dia, punya target atau waktu untuk menyelesaikannya. Kalau tida terselesaikan, investasi ni akan lari dan mereka menyayangkan hal itu. Namun tetap harus melihat bahwa manusia yang ada di sana itu harus dimanusiawikan.
“Orang-orang melayu yang sudah turun temurun tinggal di sana, kampungnya, tanah tempat kelahirannya, tempat nenek moyangnya, tiba-tiba mereka disuruh pindah bagaimana rasanya. Jika dikebalikan ke diri masing-masing bagaimana rasanya,” tanyanya.
“Mau tidak? Diganti rugi bukan diganti untung, malah yang terjadi diganting buntung. Apalagi bercerita tentang nanti akan mampu menampung 35 ribu tenaga kerja, orang yang ada selama ini saja tidak pernah tersalurkan,” tegasnya.
Pada intinya, Pemerintah dan BP Batam harus lebih peduli menangani permasalahan ini.
“Coba lakukan pendekatan dengan hati. Orang-orang yang di sana juga manusia, yang punya kampung, yang sebelum merdeka mereka sudah tinggal di sana,” ucapnya.
“Kami tidak menolak Eco City, bangunlah semegah apapun, tidak ada masalah. Tapi manusiawikan dulu orang-orang kami, saudara-saudara kami, orang tua kami. Jangan paksa mereka tinggalkan kampung mereka, tapi lakukan pendekatan pakai hati,” pintanya.
Ia meminta pemerintah jangan membuat masyarakat takut. Jika dilakukan dengan hal seperti itu, hanya akan menimbulkan ketidakpercayaan pada diri mereka terhadap pemerintah.
Baca: Sehari Curi Dua Sepeda Motor, David Diciduk Polsek Lubukbaja Hendak ‘COD’ di Pelita
“Boleh kita buktikan saat ini. Mereka sudah mengatisipasi, tidak percaya lagi dengan siapapun. Ini yang mebuat sulitnya pemgembangan itu. Masyarakat bukannya tidak setuju, tapi cara pemerintah melakukan pendekatan dengan mereka salah,” tegasnya.
Harapan kepada pemerintah yang baru, setelah dilakukan pelantikan nantinya, akan banyak terjadi perubahan. Bagaimana mereka cara mengayomi, memberikan pemahaman kepada masyarakat, bisa lebih elegan dengan cara memanusiakan manusia.
“Kalau kita pakai hati akan beda hasilnya, jangan pakai aturan. Mimpi besar kami, semoga walikota dan wakilnya yang baru ini setelah dilantik nantinya, bisa memberikan angin baru kepada masyarakat Rempang Galang, bisa mencari solusi yang baik,” harapnya.
