LenteraKepri.com, Batam – Keterbatasan akses air bersih saat musim kemarau dan kondisi infrastruktur jalan masih menjadi persoalan yang dihadapi sebagian masyarakat Kecamatan Galang, Kota Batam. Warga berharap pemerintah memberikan perhatian lebih agar pembangunan tidak hanya terpusat di kawasan perkotaan, tetapi juga menjangkau wilayah pesisir dan pulau-pulau.
Sejumlah persoalan tersebut disampaikan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kecamatan Galang, Nazaruddin, kepada Wali Kota Batam Amsakar Achmad dalam kegiatan silaturahmi bersama RT, RW, LPM, dan tokoh masyarakat di halaman Kantor Camat Galang, Kamis (29/10/2026).
Pertemuan tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan sekaligus mengevaluasi pemerataan pembangunan di wilayah hinterland Batam.
Air Bersih dan Embung Sembulang Jadi Keluhan Warga
Salah satu persoalan yang paling disoroti warga adalah ketersediaan air bersih. Nazaruddin mengapresiasi pelayanan air bersih dari Sungai Gong, tetapi berharap jaringan distribusinya terus diperluas hingga menjangkau seluruh permukiman, termasuk masyarakat yang tinggal di pulau-pulau.
Ia juga meminta perhatian khusus terhadap Embung Newak Waduk di Sembulang yang kerap mengering ketika musim kemarau.
“Kami sangat mengapresiasi layanan air bersih dari Sungai Gong dan berharap jaringannya terus diperluas agar menjangkau seluruh permukiman, baik di daratan maupun pulau-pulau. Khusus Embung Newak Waduk di Sembulang yang kerap mengering saat musim kemarau, kami berharap ada perhatian dan penanganan khusus dari pemerintah,” ujarnya.
Menurut Nazaruddin, ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan mendasar yang harus dipastikan agar masyarakat tidak kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama ketika musim kemarau berlangsung.
Jalan Pulau Kinun hingga Sembulang Minta Diperbaiki
Selain persoalan air, warga Galang juga meminta percepatan perbaikan infrastruktur jalan. Perhatian tersebut terutama ditujukan pada jalan utama serta akses penghubung antarkampung dan antarpulau.
Pulau Kinun, Sembulang, dan sejumlah kawasan pesisir lainnya menjadi wilayah yang disoroti masyarakat.
Warga berharap kondisi jalan dan akses transportasi semakin baik sehingga mobilitas masyarakat, distribusi kebutuhan pokok, serta aktivitas ekonomi dapat berjalan lebih lancar.
Nazaruddin juga meminta agar pembangunan menjangkau kampung-kampung yang selama ini dinilai belum mendapatkan perhatian memadai, termasuk Kampung Tanjung Melagan dan Kampung Seros.
Warga Minta Pelatihan Kerja Sesuai Potensi Galang
Persoalan kesejahteraan masyarakat juga menjadi bagian dari aspirasi yang disampaikan kepada pemerintah.
Nazaruddin berharap program pelatihan kerja dari Dinas Tenaga Kerja lebih disesuaikan dengan potensi ekonomi Kecamatan Galang.
Beberapa bidang yang dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan antara lain pengolahan hasil laut, perikanan, serta pariwisata kuliner.
Dengan keterampilan yang sesuai kebutuhan daerah, masyarakat diharapkan mampu mengembangkan usaha mandiri maupun memperoleh peluang kerja yang lebih luas.
Selain itu, ia meminta bantuan sosial bagi kelompok lanjut usia (lansia) mendapat perhatian lebih agar kesejahteraan masyarakat rentan dapat ditingkatkan.
Amsakar Paparkan Program untuk Masyarakat Batam
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Wali Kota Batam Amsakar Achmad menegaskan bahwa pemerataan pembangunan membutuhkan kerja sama antara Pemerintah Kota Batam, BP Batam, dan masyarakat.
Menurutnya, pemerintah membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, LPM, hingga perangkat RT dan RW agar program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, LPM, hingga RT dan RW, sangat penting agar pembangunan berjalan berkelanjutan dan manfaatnya dirasakan secara merata,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Amsakar juga menjelaskan sejumlah program Pemko Batam di bidang pelayanan publik, pendidikan, dan perlindungan sosial.
Di antaranya pemberian insentif bagi RT dan RW, dua stel seragam sekolah gratis untuk siswa SD dan SMP, serta alokasi anggaran sekitar Rp65 miliar untuk memperbaiki fasilitas pendidikan, termasuk mengatasi kekurangan ruang kelas.
Selain itu, sekitar 23.000 pekerja rentan telah mendapatkan perlindungan melalui program BPJS Ketenagakerjaan.
Penerima perlindungan tersebut mencakup penambang pancung, pengemudi ojek, RT dan RW, guru taman pendidikan Al-Qur’an (TPQ), serta tokoh agama.
Beasiswa hingga Peluang Kerja untuk Tenaga Lokal
Di sektor pendidikan, Pemko Batam juga menyediakan beasiswa bagi sejumlah anak daerah untuk melanjutkan pendidikan tinggi, termasuk ke Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dan Politeknik Negeri Batam.
Sementara itu, kerja sama dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan 30 perusahaan diarahkan untuk memperluas kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal.
Dalam kerja sama tersebut, kuota perekrutan tenaga kerja lokal disebut mencapai 20 persen.
Amsakar berharap berbagai program tersebut dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Batam.
Pemko Batam Perbaiki SWRO dan Lakukan Hujan Buatan
Menjawab persoalan ketersediaan air bersih di tengah musim kemarau, Amsakar menjelaskan bahwa pemerintah sedang melakukan perbaikan fasilitas Sea Water Reverse Osmosis (SWRO), yaitu teknologi pengolahan air laut menjadi air tawar.
Selain itu, Pemko Batam bersama pihak terkait juga menerapkan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) atau hujan buatan sebagai salah satu upaya mengatasi keterbatasan pasokan air.
Amsakar turut mengajak masyarakat melakukan ikhtiar spiritual melalui salat Istiska sebagai bentuk doa memohon turunnya hujan.
Upaya tersebut diharapkan dapat membantu menghadapi persoalan air bersih yang masih menjadi perhatian masyarakat Batam.
Amsakar Ingatkan Warga Tidak Mudah Terpengaruh Hoaks
Dalam pertemuan tersebut, Amsakar juga mengingatkan para ketua RT, RW, dan tokoh masyarakat agar lebih bijak menggunakan media sosial.
Ia meminta masyarakat tidak mudah percaya maupun ikut menyebarkan informasi hoaks dan fitnah yang berpotensi mengganggu keharmonisan lingkungan.
Menurutnya, sinergi pemerintah dan masyarakat tidak hanya diperlukan untuk pembangunan infrastruktur, tetapi juga untuk menjaga persatuan dan menciptakan suasana kondusif di Kota Batam.
