LenteraKepri.com, Batam – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) membukukan total penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) sebesar Rp 552 triliun hingga September 2026.
Bank tersebut plat merah itu juga menguasai 69% pangsa pasar KPR subsidi melalui pembiayaan perumahan bagi masyarakat, termasuk kelompok berpenghasilan rendah. Data tersebut dilansir dari Keuangan.
Menurut data BTN, pangsa pasar perseroan dalam pembiayaan perumahan mencapai 39% pada Juni 2026. Untuk memperkuat bisnisnya, BTN mengembangkan ekosistem perumahan, memperluas layanan pembiayaan, dan mempercepat digitalisasi produk keuangan bagi keluarga Indonesia.
Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu menyatakan transformasi bisnis tetap berjalan seiring dengan pelaksanaan mandat perusahaan dalam mendukung pembiayaan perumahan nasional.
“Transformasi ini kita jalankan dengan tetap mempertahankan mandat BTN dalam mendukung pembiayaan perumahan nasional, sembari memperluas layanan ke berbagai produk dan kebutuhan finansial keluarga Indonesia,” kata Nixon dalam siaran pers, Senin (26/10/2026).
BTN juga memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), antara lain melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Perusahaan menggandeng komunitas dan organisasi profesi untuk menjangkau pekerja sektor informal yang membutuhkan pembiayaan hunian.
Berdasarkan data perusahaan, kerja sama dengan kementerian dan lembaga menghasilkan penyaluran program perumahan sebanyak 35.808 unit sepanjang Januari hingga September 2026. Penerima program mencakup guru, tenaga kesehatan, awak media, buruh, pegawai BKKBN, anggota Polri, serta masyarakat di Provinsi Maluku.
Nixon menyebut perluasan jangkauan pembiayaan tersebut merupakan bagian dari upaya perusahaan menyediakan akses kepemilikan rumah bagi berbagai kelompok masyarakat.
“Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen BTN untuk memperluas akses kepemilikan rumah secara inklusif, termasuk bagi kelompok masyarakat yang memiliki penghasilan tidak tetap,” ujar Nixon.
Di luar pembiayaan kepemilikan rumah, BTN memperkuat Kredit Program Perumahan (KPP) untuk mendukung sisi pasokan dan permintaan. Dari sisi pasokan, perusahaan bekerja sama dengan lebih dari 8.000 mitra pengembang serta menyalurkan pembiayaan kepada kontraktor, pemasok, distributor, dan toko bahan bangunan.
Pada sisi permintaan, pembiayaan KPP diarahkan kepada calon debitur potensial, termasuk wiraswasta, merchant BTN, dan nasabah dengan riwayat kredit yang baik. Berdasarkan data per 20 Oktober 2026, realisasi plafon program tersebut mencapai Rp 6,16 triliun untuk 9.236 debitur.
Realisasi KPP itu terdiri atas Rp 4,02 triliun untuk sisi pasokan dan Rp 2,14 triliun untuk sisi permintaan. Angka tersebut mencerminkan penyaluran pembiayaan kepada pelaku usaha dalam rantai pasok perumahan serta calon peminjam.
Dalam pengembangan layanan digital, platform BTN yang diluncurkan pada Februari 2025 mencatat sekitar 4,3 juta pengguna hingga Juni 2026. Menurut data perusahaan, jumlah pengguna tersebut tumbuh 62,4% secara tahunan.
Nilai transaksi melalui platform digital itu mencapai Rp 67 triliun pada Juni 2026, naik 55,5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 43 triliun. Layanannya meliputi pembayaran, pembiayaan, kebutuhan gaya hidup, perjalanan, tiket, voucher, dan produk terkait properti.
BTN juga memodernisasi sistem perbankan dengan memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) serta optical character recognition (OCR). Menurut target perusahaan, digitalisasi dan penyederhanaan pengajuan kredit diharapkan memangkas waktu penyelesaian kredit konsumer menjadi lima hari.
Dari sisi kualitas aset, rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) konsolidasian BTN tercatat sebesar 3,0% pada Juni 2026. Perusahaan juga menjalankan program Rumah Rendah Emisi untuk mengembangkan pembiayaan perumahan berkelanjutan.
Berdasarkan data BTN, hingga Juni 2026 perusahaan bersama pengembang mitra telah membangun sekitar 18.000 unit rumah rendah emisi. BTN menargetkan jumlah tersebut meningkat menjadi 200.000 unit pada 2030. (red)
