LenteraKepri.com, Batam – Bupati Natuna Cen Sui Lan kesal kepada pemerintah pusat lantaran tidak kunjung mengadakan gas elpiji subsidi di Kabupaten Natuna yang merupakan salah satu sumber gas bumi di Indonesia.
Di hadapan rombongan MPR RI yang mengunjungi Natuna, Cen Sui Lan mengungkapkan unek-uneknya yang juga merupakan kesusahan hidup warga Natuna.
Salah satunya yakni minimnya gas elpiji subsidi di Natuna. Padahal kata Sui Lan, pihaknya sudah sering meminta pengadaan gas elpiji ke pemerintah pusat.
Namun, hingga kini, lewat bulan September 2026, warga Natuna belum bisa menggunakan gas elpiji 3 kg. Bupati berharap pemerinth pusat melakukan program konversi dari minyak tanah ke gas di Natuna.
Bupati mengungkapkan hingga saat ini, warga Natuna memasak masih menggunakan minyak tanah. Padahal kata Cen Sui Lan, Natuna dikenal sebagai daerah penghasil gas bumi terbesar di Indonesia.
Bahkan gas bumi Natuna diekspor hingga ke Singapura, langsung melalui pipa bawah laut. Menjadi miris, mayoritas warga Natuna justru tidak bisa menikmati gas bumi yang dikeruk dari tanah mereka.
Mereka hingga saat ini harus membeli minyak tanah yang harganya mahal untuk memasak sehari-hari. Rata-rata harga minyak tanah Rp10.000 – Rp 13.000 per botol.
Apabila ada yang memakai gas elpiji, jumlahnya sangat terbatas hanya restoran dan orang-orang kalangan mampu.
Maka di hadapan Wakil Ketua MPR RI Eddy Baskoro, Cen Sui Lan memohon bantuan pemerintah agar segera melakukan pengadaan gas elpiji 3 kg ke masyarakat Natuna.
Sebelumnya Bupati Natuna Cen Sui Lan bersama Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyang Nyang Haris Pratamura menyambut Kunjungan Kerja Ketua MPR RI, Ahmad Muzani beserta rombongan yang sedang mengadakan lawatan resmi di Kabupaten Natuna.
Baca juga: Satu Orang Tewas dalam Kebakaran di Kebon Pala Jakarta Timur, Belasan Rumah Hangus
Pertemuan diadakan Rabu (30/9/2026) pagi bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati Natuna, Jalan Batu Sisir Bukit Arai,
Dalam audiensi tersebut, Ketua MPR RI, Ahmad Muzani dalam sambutannya menyampaikan pentingnya kehadiran negara di Natuna.
Menurutnya, perhatian terhadap wilayah perbatasan tidak hanya menyangkut pertahanan dan keamanan, tetapi juga pendekatan pada aspek peningkatan kesejahteraan rakyat.
Hal senada disampaikan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyang Nyang Haris Pratamura, mengingat karakter geografis Kepulauan Riau yang didominasi wilayah laut, memiliki tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pembangunan, pemenuhan pelayanan dasar, khususnya di wilayah perbatasan seperti Natuna.
Pada kesempatan yang sama Bupati Natuna, Cen Sui Lan juga menyampaikan sejumlah aspirasi dan persoalan strategis yang dihadapi Natuna saat ini.
Adapun aspirasi yang disampaikan meliputi penguatan konektivitas dan keterjangkauan tarif transportasi, pengembangan sektor pariwisata dan Geopark Natuna, Dana Bagi Hasil (DBH), ketahanan pangan serta ketersediaan dan distribusi bahan pokok dan logistik.
Sebagaimana diungkapkan Wagub Kepulauan Riau sebelumnya, Cen Sui Lan menjelaskan kondisi geografis Natuna menyebabkan biaya transportasi dan distribusi kebutuhan pokok masih sangat tinggi.
Selain itu, Cen Sui Lan juga mengatakan bahwa dibutuhkan fokus akan pentingnya kebijakan afirmasi bagi wilayah perbatasan, pembangunan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil terluar, pemenuhan fasilitas kesehatan dan pelayanan dasar, penguatan kedaulatan ekonomi serta perdagangan internasional. (red)
