LenteraKepri.com, Batam – DPRD Kota Batam bersama Pemerintah Kota Batam akhirnya mengesahkan Ranperda APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna yang digelar di ruang sidang utama DPRD Batam, Kamis (20/11/2025). Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, hadir langsung mengikuti jalannya pengesahan tersebut.
Amsakar mengapresiasi pimpinan dan anggota DPRD serta seluruh jajaran Pemko Batam yang telah melakukan pembahasan APBD 2026 secara intensif.
Ia menegaskan bahwa seluruh masukan Badan Anggaran (Banggar) DPRD telah menjadi dasar penyempurnaan rancangan hingga akhirnya disepakati.
“Proses panjang ini adalah wujud komitmen bersama untuk memastikan APBD 2026 berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ujar Amsakar.
Pendapatan Daerah Turun Setelah Penyesuaian
Laporan Badan Anggaran yang dibacakan M. Mustofa mengungkapkan bahwa APBD Batam 2026 awalnya dirancang sebesar Rp4.738.304.249.000. Namun, adanya pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat membuat pendapatan daerah disesuaikan menjadi Rp4.299.916.238.625.
Penyesuaian ini menjadi dasar penyusunan pembiayaan dan belanja daerah yang diharapkan tetap mendukung prioritas pembangunan Kota Batam pada tahun 2026.
Amsakar Perintahkan OPD Kerja Lebih Cepat
Usai pengesahan, Amsakar memberi instruksi tegas kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar bergerak cepat dalam menjalankan program yang telah disusun. Efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas menjadi poin utama yang ditekankannya.
“Setelah pengesahan ini, seluruh OPD harus bekerja lebih cepat dan tepat. Laksanakan anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel. Untuk OPD penghasil, segera susun strategi agar target pendapatan dapat diraih,” tegasnya.
Amsakar juga berharap DPRD terus menjalankan fungsi pengawasan sehingga implementasi APBD berjalan transparan, tertib, dan sesuai aturan.
Ranperda APBD 2026 Resmi Jadi Perda
Rapat Paripurna ditutup dengan persetujuan bersama DPRD dan Pemko Batam untuk menetapkan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Daerah.
Dengan pengesahan ini, seluruh perangkat daerah diharapkan dapat segera menyiapkan langkah kerja guna mendukung pembangunan Batam pada tahun 2026.
