Saat ini, Pemerintah Indonesia mengatakan masih akan terus melakukan evaluasi secara berkala terkait dampak ekonomi dari kebijakan pemberhentian ekspor CPO tersebut.
“Ini akan terus kami evaluasi. Prioritas pemerintah jelas menjaga momentum pertumbuhan ekonomi,” jelas Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu dalam Taklimat Media BKF, Jumat (13/5/2022).
Menurut Survei Solvent Extractors Association of India (SEA) bahwa kemungkinan ekspor CPO Indonesia ke India akan turun 35% pada tahun ini dengan kontrak yang berakhir pada 31 Oktober 2022. Dalam kurun lima bulan pertama di tahun 2021-2022, India telah membeli 1,47 juta ton CPO Malaysia, dibandingkan dengan CPO Indonesia hanya 982.123.
Jika larangan ekspor Indonesia tetap berlaku selama dua pekan lagi, maka impor CPO dari Indonesia ke India bulan Juni bisa turun menjadi 350.000 ton dan akan diisi oleh pasokan CPO Malaysia.
“Anda tidak bisa hanya mengandalkan Indonesia dan menjalankan bisnis. Bahkan, jika Indonesia menawarkan Anda diskon, kita harus mengamankan pasokan untuk melindungi diri dari kebijakan Indonesia yang tidak dapat diprediksi. Kami tidak bisa mundur hanya karena bahan baku tidak tersedia,” kata pedagang minyak nabati berbasis di Mumbai yang dikutip dari Ukr Agro Consult.
Meskipun ekspor CPO Malaysia meningkat, tapi kekhawatiran akan persediaan CPO Malaysia yang ketat karena krisis tenaga kerja asing, masih menjadi sorotan utama.
Diler Kargo Societe Generale de Surveillance pada Rabu (11/5) melaporkan bahwa ekspor minyak sawit Malaysia untuk periode 1-10 Mei naik 45,2% menjadi 371.295 ton dari 255.789 ton jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Namun, Malaysia saat ini masih kekurangan sebanyak 32.000 tenaga kerja asing.
Malaysia memproduksi sekitar 40% dari produksi CPO Indonesia, sehingga tidak dapat sepenuhnya menggantikan pasokan Indonesia. Meski demikian, India ingin meningkatkan kesepakatan dengan Malaysia dan mengurangi ketergantungannya pada Indonesia.
