LenteraKepri.com, Batam – Indonesia kembali mencetak sejarah di panggung internasional. Untuk pertama kalinya, seorang diplomat Indonesia terpilih sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB). Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Sidharto Reza Suryodipuro, resmi ditunjuk sebagai Presiden ke-20 Dewan HAM PBB untuk masa jabatan tahun 2026.
Seperti dilaporkan laman resmi PBB pada Kamis (8/1/2026), penunjukan tersebut disepakati oleh 47 negara anggota Dewan HAM PBB, yang bermarkas di Jenewa, Swiss. Jabatan presiden Dewan HAM PBB diemban selama satu tahun dan memiliki peran strategis dalam mengawal isu-isu hak asasi manusia global.
Sidharto ditetapkan setelah menjadi satu-satunya kandidat yang diajukan oleh kelompok Asia-Pasifik, sesuai mekanisme rotasi kepemimpinan Dewan. Kawasan Asia-Pasifik sendiri dihuni negara-negara berpengaruh seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan, menjadikan pencalonan Indonesia sebagai sinyal kuat kepercayaan internasional.
Diplomat senior Indonesia itu menggantikan Presiden Dewan HAM PBB sebelumnya, Duta Besar Jürg Lauber dari Swiss. Selama masa kepemimpinannya, Indonesia akan memimpin tiga sesi utama Dewan HAM, yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Februari, Juni, dan September 2026.
Tak hanya itu, Sidharto juga akan mengawasi salah satu mekanisme paling krusial PBB, yakni Tinjauan Berkala Universal (Universal Periodic Review/UPR)—proses evaluasi catatan hak asasi manusia seluruh negara anggota PBB.
Indonesia Konsisten Dukung Dewan HAM PBB
Usai dikukuhkan, Sidharto menegaskan bahwa Indonesia telah lama menjadi pendukung konsisten Dewan HAM PBB sejak lembaga tersebut berdiri 20 tahun lalu, termasuk pendahulunya, Komisi Hak Asasi Manusia PBB.
“Keputusan kami untuk maju berakar pada Konstitusi Indonesia 1945 dan sejalan dengan tujuan serta prinsip Piagam PBB untuk berkontribusi pada perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial,” ujar Sidharto di hadapan para delegasi.
Pada pertemuan yang sama, Dewan HAM PBB juga mengesahkan Duta Besar Ekuador Marcelo Vázquez Bermúdez sebagai Wakil Presiden untuk 2026. Meski menjadi kandidat tunggal dari kawasan Amerika Latin dan Karibia, pencalonannya tidak didukung Bolivia dan Kuba yang memilih menarik diri dari pemungutan suara.
Dalam suasana geopolitik global yang kian tegang, perwakilan Kolombia María Juliana Tenorio Quintero menyebut dunia tengah berada dalam “krisis global yang mendalam”, ditandai dengan kembalinya ancaman kekerasan dalam hubungan internasional.
Ia menekankan pentingnya kepatuhan mutlak terhadap hukum hak asasi manusia internasional dan hukum humaniter, seraya mengingatkan bahwa sistem internasional selama lebih dari delapan dekade berperan penting mencegah pecahnya perang dunia ketiga.
Terpilihnya Indonesia sebagai pemimpin Dewan HAM PBB dinilai menjadi tonggak penting diplomasi Indonesia, sekaligus memperkuat posisi RI sebagai aktor global dalam isu hak asasi manusia, perdamaian, dan keadilan internasional.
