LenteraKepri.com, Batam – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menyalurkan bantuan sebesar Rp1 miliar untuk membantu masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdampak bencana gempa bumi.
“Alhamdulillah, terkumpul uang Rp1 miliar. Insya Allah segera kita akan kirim ke NTT untuk membantu para korban,” kata Gubernur Sulteng Anwar Hafid, di Palu, Selasa (18/08/2026) dikutip dari antara news sulteng.
Penggalangan dana tersebut merupakan wujud kepedulian dan solidaritas masyarakat Sulawesi Tengah terhadap saudara sebangsa yang ditimpa bencana.
Menurutnya, kepedulian tersebut lahir dari pengalaman masyarakat Sulawesi Tengah yang pernah merasakan langsung dampak bencana gempa bumi 2018.
“Masyarakat Sulteng memiliki ikatan emosional yang kuat untuk membantu masyarakat NTT,” ungkapnya.
Gubernur juga mengajak masyarakat untuk terus mendoakan korban dan keluarga yang terdampak bencana, termasuk masyarakat di Kabupaten Parigi Moutong yang sebelumnya turut merasakan gempa.
Pemkab Manggarai Barat Distribusikan 36 ton Beras
Memasuki hari ketiga pascagempa yang mengguncang Flores, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat mulai mendistribusikan 36 ton beras untuk warga terdampak.
Bantuan logistik ini disalurkan ke 12 kecamatan di wilayah Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Penyaluran beras tersebut merupakan tahap pertama bantuan dalam masa tanggap darurat bencana. Guna mempercepat proses distribusi, Pemkab mengerahkan sedikitnya 40 unit kendaraan dinas secara serempak ke berbagai lokasi terdampak.
Petugas melakukan penyaluran hingga malam hari untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat segera terpenuhi. Pemkab Manggarai Barat menyatakan bahwa distribusi bantuan akan terus dilakukan secara bertahap, menyesuaikan dengan kebutuhan warga serta hasil pendataan terbaru di lapangan.
Bantuan Kementerian Sosial
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono memastikan penanganan darurat bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) terus diperkuat.
“Kami datang untuk memastikan bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat. Sesuai arahan Presiden Prabowo, semua unsur pemerintah harus bergerak cepat dan bekerja bersama untuk membantu masyarakat terdampak,” kata Agus Jabo saat menyerahkan bantuan kepada masyarakat terdampak gempa di Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai, NTT, Senin.
Hingga Senin (17/8/2026), Kementerian Sosial menyiapkan dukungan indikatif senilai Rp13,21 miliar, mulai dari logistik, permakanan hingga santunan bagi korban meninggal dan luka.
Berdasarkan pembaruan penanganan darurat Kemensos per 17 Agustus 2026 pukul 12.11 WIB, nilai dukungan dan pergerakan logistik hingga 16 Agustus mencapai Rp5,44 miliar.
Kemensos juga menambah 48 ton beras reguler untuk Provinsi NTT dengan nilai sekitar Rp672 juta.
Sementara bantuan sembako hingga Senin terealisasi secara kumulatif sebanyak 3.500 paket, termasuk tambahan 2.500 paket senilai Rp750 juta.
“Logistik terus kita dorong. Yang paling penting adalah bantuan yang dikirim segera didistribusikan sesuai kebutuhan masyarakat di setiap wilayah terdampak,” ujar Agus Jabo.
Untuk kebutuhan pengungsian, Kemensos juga merealisasikan bantuan 250 lembar selimut untuk Kabupaten Ngada senilai sekitar Rp50 juta.
Kemensos telah mendirikan dapur umum di tiga wilayah, yakni Manggarai, Sikka, dan Nagekeo.
Selanjutnya, tiga titik tambahan direncanakan di Manggarai Timur, Manggarai Barat, dan Ende, sehingga total dukungan dapur umum akan menjangkau enam titik.
Untuk operasional dapur umum selama tujuh hari, Kemensos menyiapkan anggaran indikatif sekitar Rp5,16 miliar.
Selain bantuan logistik dan pemakanan, Kemensos menyiapkan santunan bagi 54 korban meninggal dunia masing-masing Rp15 juta, dengan total Rp810 juta.
Santunan juga direncanakan bagi 199 korban luka masing-masing Rp5 juta, dengan total Rp995 juta.
Dengan dukungan logistik, tindak lanjut penyaluran bantuan, operasional dapur umum serta rencana santunan korban, total dukungan indikatif Kemensos untuk penanganan gempa NTT mencapai Rp13.212.939.379.
Agus Jabo mengatakan Kemensos terus berkoordinasi dengan Kemenko PMK, BNPB, pemerintah daerah, TNI/Polri serta berbagai unsur terkait untuk memastikan penanganan dan bantuan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan di lapangan.
“Kita akan terus hadir selama masyarakat membutuhkan. Negara harus hadir dan memastikan warga yang terdampak mendapatkan perlindungan serta bantuan yang diperlukan,” kata Agus Jabo.
