LenteraKepri.com, Batam – Bangunan yang didirikan di atas fasilitas umum (fasum), seperti di atas drainase, badan jalan, dan di right of way (ROW) jalan semakin banyak. Fenomen ini hampir dapat dilihat di berbagai wilayah pemukiman penduduk di Kota Batam.
Anggota Komisi I DPRD Batam Dr. Muhammad Mustofa, S.H., M.H., mengatakan masyarakat dilarang membangun bangunan permanen di atas fasilitas umum, dan ROW, serta diatas tanah pemerintah yang bukan miliknya.
Selain dilarang, jelas Mustofa, mendirikan bangunan di atas fasum dan ROW jalan, atau tanah milik pemerintah, juga dilarang diperjual-belikan dan atau disewakan kepada pihak lain untuk mendapatkan uang. Sangsinya, kata Mustofa, dapat dipidana.
“Mendirikan bangunan permanen di atas fasum, seperti di atas jalan dan di atas drainase adalah ilegal, dan dilarang. Kalau disewakan maka itu ranahnya sudah pidana (menjual atau menyewakan barang atau bangunan),” kata Mustofa, Senin (9/11/2026) kepada awak media.
Bangunan permanen yang didirikan di atas fasum, seperti drainase, jelas politisi dari PKS ini, dapat merusak drainase dan alur pembuangan air hujan yang menjadi tidak lancar. Namun, bangunan yang tidak permanen (dapat di bongkar pasang) yang biasanya dipergunakan buat pedagang kecil masih dapat ditoleri.
“Jika bangunan (permanen atau non permanen) yang didirikan di atas fasum tersebut di sewakan, dan yang menyewakan mendapatkan uang dari penyewaan itu, maka itu sudah masuk ranah pidana. Yang kena sangsi pidana itu yang menyewakan, bukan yang menyewa,” ucap Mustofa.
Bangunan permanen dan non permanen, terangnya juga tidak diperbolehkan sebagai tempat hunian, atau tempat tinggal, yang ada orang menghuni bangunan di atas fasum dan ROW jalan tersebut. Bangunan-bangunan liar di pingir jalan itu, ucapnya, yang berwenang menertibkan adalah Satpol PP.
“Maka kita, Komisi I bicara tentang regulasi. Pemda tentang penertiban dan orang banyak, dan kalau dibiarkan akan ada dampak sosial baru. Apa lagi kalau dijadikan tempat tinggal, dijadikan tempat kos-kosan, tentu tidak boleh. Pemda harus melakukan edukasi, juga memperingatkan,” terangnya.
Mustofa juga mengatakan pemerintah harus mencari siapa yang menyewakan bangunan-bangunan yang didirikan di atas fasum dan ROW jalan. “Harus diketahui juga apakah bangunan (permanen yang) didirikan di atas fasum dan pinggir jalan itu ada perijinannya atau tidak. Kalau ada (ijinnya) ya legal, boleh di situ,” tutur Mustof.
Soal regulasi mendirikan banguna di atas fasum, badan jalan, tanah milik pemerintah dan ROW jalan tersebut, jelas Mustofa, tidak ada regulasi di Kota Batam yang mengijinkan.
“Apa lagi dimanfaatkan (dengan) disewakan, dikontrakan oleh oknum. Kami berharap masyarakat bisa menyampaikan ke DPRD tentang perizinan terkait dengan bangunan-bangunan di atas fasum. Nanti kita pangil BP batam, Pemerintah Kota, dan Perkim,” tandas Mustofa. (Aman/LenteraKepri.com)
