LenteraKepri.com, Batam – Harga Pertamax dan Pertamina Dex berpotensi menembus Rp 20.000 per liter jika konflik di Timur Tengah kembali memanas dan harga minyak dunia tidak turun dari level saat ini.
Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto mengatakan harga BBM nonsubsidi di Indonesia sangat dipengaruhi perkembangan harga minyak dunia. Jika harga minyak tidak kembali ke kisaran US$ 60-US$ 70 per barel seperti sebelum krisis geopolitik, harga Pertamax dan Pertamina Dex akan terdampak.
“Harga Pertamax, Dex, itu akan berkisar di angka Rp 18.000-Rp 20.000 karena belum ada indikasi terjadi penurunan harga minyak dunia,” kata Eko dilansir dari Antara.
Eko berharap konflik dan krisis geopolitik di Timur Tengah segera mereda sehingga tekanan terhadap harga minyak dunia dapat berkurang. Menurut dia, perang antara Amerika Serikat (AS) dan Iran menjadi salah satu krisis geopolitik terberat yang dihadapi Pertamina.
“Kita berharap semoga itu (meredanya konflik Timur Tengah) bisa terjadi segera. Kalau tidak, kondisinya akan berdampak seperti sekarang,” ujarnya.
Dia membandingkan kondisi tersebut dengan perang Rusia-Ukraina. Menurut Eko, krisis energi yang terjadi ketika konflik Rusia-Ukraina berlangsung tidak separah dampak perang AS-Iran saat ini.
“Dengan adanya perang di Timur Tengah, di Selat Hormuz ini, ternyata dampaknya secara global. Selain ketersediaan energi di dunia, harga yang saat ini juga belum stabil,” kata Eko.
Tekanan terhadap harga BBM nonsubsidi terjadi seiring kenaikan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian crude price (ICP). Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat rata-rata ICP Agustus 2026 mencapai US$ 89,43 per barel.
Pemerintah menetapkan ICP Agustus 2026 sebesar US$ 89,43 per barel melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 352.K/MG.03/MEM.M/2026. Angka tersebut naik US$ 7,75 per barel dari ICP Juli 2026 yang berada di level US$ 81,68 per barel.
Kenaikan ICP berlangsung di tengah meningkatnya risiko geopolitik dan kekhawatiran terhadap gangguan pasokan minyak melalui jalur distribusi internasional.
Pemerintah kini memantau perkembangan pasar menjelang penetapan harga September, dengan mempertimbangkan ketahanan energi nasional dan akuntabilitas pengelolaan ICP.
