LenteraKepri.com, Batam – Pemerintah Singapura memperketat penegakan hukum terhadap perusahaan yang diduga berkontribusi terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) lintas batas memunculkan sorotan terhadap penanganan kasus serupa di Indonesia.
Hal ini disampaikan usai Singapura mengamendemen Transboundary Haze Pollution Act (THPA) atau Undang-Undang Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas pada 4 November 2026.
Melalui perubahan aturan tersebut, Singapura memperkuat kewenangan investigasi terhadap perusahaan yang diduga memiliki keterkaitan dengan kebakaran penyebab kabut asap.
Perusahaan yang diselidiki diwajibkan menunjuk tim independen yang disetujui Badan Lingkungan Hidup Nasional (NEA), menanggung seluruh biaya penyelidikan, serta memberikan akses penuh ke dokumen rahasia, konsesi lahan, dan peta geospasial satelit.
“Pemerintah Singapura mengharapkan kerja sama dan transparansi yang substantif, bukan hanya sekadar kepatuhan teknis atau tanggapan berdasarkan hukum yang tidak membahas substansinya… Ketidakpatuhan adalah sebuah pelanggaran. Kami berharap perusahaan Anda merespons secara penuh, akurat, dan segera,” kata Menteri Dalam Negeri Singapura K Shanmugam, sebagaimana dikutip dari inilah.com,
Unggahan tersebut menarik perhatian publik karena dinilai menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menelusuri tanggung jawab korporasi atas persoalan kabut asap lintas batas.
Kasus Anak Usaha Sinar Mas Group
Sementara di Indonesia, perbandingan tersebut mengingatkan publik pada kasus PT Bumi Mekar Hijau (BMH), anak usaha Sinar Mas Group, yang digugat KLHK terkait kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan pada 2015.
Gugatan awal perdata Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang senilai Rp7,8 triliun hingga Rp7,9 triliun dipangkas hingga 99 persen oleh Mahkamah Agung (MA) pada 2019, sehingga PT BMH hanya diwajibkan membayar Rp78,5 miliar, atau senilai satu persen dari total gugatan awal pemerintah.
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu mempertanyakan ketegasan penegakan hukum terhadap korporasi besar di Indonesia jika dibandingkan dengan langkah yang diambil pemerintah Singapura.
“Para Oligarki Indonesia patuh hukum kalau di Singapura. Kalau di Indonesia mencari jalan menyogok penguasa dan penegak hukum. Masih ingat denda kebakaran hutan oleh Sinar Mas saat pemerintahan Jokowi yang nilainya sekitar Rp7,8 triliun tapi hanya bayar sekitar Rp78,5 miliar,” kata Said Didu dalam unggahan tersebut.
Dugaan Relasi Bisnis Jokowi dengan Keluarga Petinggi Sinar Mas
Analis sosial-politik Ubedilah Badrun turut menyoroti dugaan relasi bisnis antara keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo dengan keluarga petinggi Sinar Mas Group.
Ia heran dengan adanya dugaan hubungan antara anak-anak Jokowi, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, dengan anak seorang petinggi Sinar Mas yang disebut terlibat dalam pendanaan perusahaan rintisan.
Sebab, perusahaan yang melibatkan anak-anak Jokowi tersebut memperoleh kucuran modal ventura bernilai ratusan miliar rupiah. Ia juga menyinggung penggunaan dana tersebut oleh Kaesang untuk membeli sekitar 180 juta lembar saham.
“Kita menganalisis, ada apa sih hubungan antara perusahaan besar yang melanggar hukum ini dengan denda yang triliunan itu, kok tiba-tiba cuma bayar miliaran? Ternyata ada hubungan dekat antara anak dari Managing Director perusahaan ini dengan anak presiden yang membuat perusahaan kemudian mendapat kucuran dana yang cukup besar itu,” ujar Ubedilah. (red)
