LenteraKepri.com, Jakarta – Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah Sumatera menorehkan duka mendalam. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah korban meninggal dunia akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah menembus lebih dari 1.100 jiwa.
Berdasarkan data BNPB per 23 Desember 2025, tercatat 1.106 orang meninggal dunia dari 52 kabupaten/kota di tiga provinsi tersebut. Sementara itu, 175 orang lainnya masih dinyatakan hilang, dan sekitar 7.000 jiwa mengalami luka-luka.
Korban meninggal terbanyak tercatat di Provinsi Aceh dengan 477 jiwa dari 18 kabupaten/kota terdampak. Disusul Sumatera Utara dengan 369 korban jiwa di 18 kabupaten/kota, serta Sumatera Barat dengan 260 korban meninggal di 16 kabupaten/kota.
Tak hanya korban jiwa, dampak kerusakan infrastruktur juga sangat signifikan. BNPB mencatat 158.088 rumah rusak di tiga provinsi tersebut. Aceh menjadi wilayah dengan kerusakan terparah, mencapai 115.678 rumah rusak.
Selain permukiman warga, bencana juga merusak 1.600 fasilitas umum, yang terdiri dari 219 fasilitas kesehatan, 967 fasilitas pendidikan, 434 rumah ibadah, 290 gedung perkantoran, serta 145 jembatan.
Menyikapi kondisi tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah segera melakukan pendataan rinci terhadap warga terdampak bencana. Pendataan yang akurat dinilai krusial untuk mempercepat penyaluran bantuan dan kompensasi dari pemerintah pusat.
“Untuk rumah yang rusak ringan dan sedang, saya mohon Wali Kota, Bupati, dan Gubernur segera mendata warga secara by name by address, supaya kompensasi dari pemerintah pusat bisa segera disalurkan,” ujar Tito saat kunjungan ke Kota Sibolga, Sumatera Utara, dikutip dari siaran pers, Ahad (21/12/2025).
Tito menegaskan, pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga yang rumahnya rusak berat atau hilang sepenuhnya merupakan tanggung jawab negara. Pemerintah pusat, kata dia, akan membangun kembali rumah warga melalui skema gotong royong lintas kementerian.
Pada tahap awal, pemerintah akan membangun 200 unit hunian tetap di Sibolga secara bertahap dan berkelanjutan. “Yang rusak berat dan hilang itu tanggung jawab negara untuk kami bangun,” tegas Tito, yang hadir bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.
Pembangunan hunian tetap di Sibolga merupakan bagian dari program pemulihan pascabencana yang dikoordinasikan oleh Kementerian PKP. Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan pembangunan awal 2.600 unit hunian tetap yang tersebar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Pemerintah berharap, langkah pemulihan ini dapat mempercepat proses bangkitnya masyarakat terdampak sekaligus memastikan korban bencana mendapatkan perlindungan dan tempat tinggal yang layak.
