LenteraKepri.com, Jakarta – Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Akhmad Munir, menegaskan bahwa pers Indonesia harus tetap berpijak pada nilai kemanusiaan dan etika jurnalistik, meski kini berada di tengah gempuran disrupsi teknologi, dominasi algoritma, dan kecerdasan buatan (AI).
Pernyataan tersebut disampaikan Munir dalam diskusi Kaleidoskop Media Massa 2025 yang digelar di Hall Dewan Pers, Jakarta, Selasa (23/12).
Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian Pra Hari Pers Nasional (HPN) 2026, hasil kolaborasi PWI Pusat, Panitia HPN, dan Akbar Faisal Uncensored, serta disiarkan langsung melalui kanal YouTube Akbar Faisal Uncensored.
Munir menyebut tahun 2025 sebagai momentum refleksi penting bagi insan pers untuk kembali mempertanyakan peran media sebagai pilar keempat demokrasi.
Menurutnya, tantangan yang dihadapi pers saat ini bukan hanya soal teknologi, tetapi juga menyangkut keberlanjutan industri media, integritas profesi, dan independensi redaksi.
“Sepanjang 2025, kehidupan pers benar-benar diuji. Kita diuji dalam mengelola perusahaan pers yang sehat, menjaga independensi, menegakkan kredibilitas, sekaligus tetap setia pada kepentingan publik,” ujar Munir.
Soal Bencana Sumatera
Dalam kesempatan itu, Direktur Utama LKBN Antara ini juga menyampaikan duka mendalam atas bencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera.
Ia menekankan bahwa pemberitaan bencana harus mengedepankan kepentingan kemanusiaan, bukan sekadar kecepatan atau sensasi.
“Kehadiran pers di tengah bencana bukan hanya soal cepat. Pers harus membantu masyarakat tetap berpikir jernih di tengah kepanikan melalui informasi yang akurat, terverifikasi, dan berimbang,” tegasnya.
Munir menilai liputan kebencanaan sejatinya adalah liputan tentang manusia. Karena itu, pemberitaan tidak boleh direduksi menjadi angka korban, kerusakan infrastruktur, atau visual dramatis semata.
“Di balik setiap bencana ada manusia yang terluka, kehilangan, dan trauma. Etika jurnalistik harus menjadi fondasi utama dalam setiap peliputan,” katanya.
Selain aspek kemanusiaan, Munir juga menyoroti kondisi industri media nasional yang dinilainya berada dalam situasi krusial. Ia menegaskan perlunya kehadiran negara untuk memastikan kebebasan pers, keberlanjutan usaha media, serta kemampuan media beradaptasi dengan transformasi digital.
“Perlu intervensi negara untuk menyelamatkan pers Indonesia,” ujarnya.
Ancaman Media Arus Utama
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto menilai dominasi media sosial dan platform digital menjadi ancaman nyata bagi media arus utama, terutama karena keterbatasan finansial yang membuat banyak media tak lagi mampu menempatkan koresponden di daerah.
Anggota Dewan Pakar PWI Pusat Wahyu Muryadi mengungkapkan, tekanan platform digital telah membuat sejumlah media gulung tikar. Meski intervensi negara dibutuhkan, ia mengingatkan adanya risiko terhadap independensi media.
Senada, Ketua Bidang Pendidikan PWI Pusat Agus Sudibyo menilai dominasi algoritma platform digital sebagai ancaman serius, terutama karena regulasi publisher rights hingga kini belum menemukan titik terang.
Namun, Ketua Dewan Pakar PWI Pusat Dhimam Abror mengingatkan insan pers agar tidak bersikap terlalu pesimistis. Ia menilai determinisme teknologi tidak selalu terbukti dalam sejarah media. Pandangan optimistis juga disampaikan Effendi Gazali dan Sujiwo Tejo, yang menilai teknologi dan AI justru akan menciptakan keseimbangan baru dalam industri media.
Menutup diskusi, Akbar Faisal menegaskan bahwa profesi wartawan kini menghadapi tantangan besar. Karena itu, organisasi profesi seperti PWI diharapkan mampu menjadi fasilitator peningkatan profesionalisme wartawan.
Munir pun menegaskan komitmen PWI untuk terus memperkuat kapasitas insan pers, menjaga standar etika, dan mendorong jurnalisme yang bertanggung jawab.
“Pers Indonesia harus menjadi pilar demokrasi sekaligus pilar kemanusiaan. Hadir saat bencana, setia mengawal pemulihan, dan konsisten menyalakan harapan bagi bangsa dan negara,” pungkasnya.
