LenteraKepri.com, Batam – Isu mandeknya kerja sama media di Kota Batam akhirnya mendapat klarifikasi tegas dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam.
Kepala Diskominfo Batam, Rudi Panjaitan, memastikan seluruh proses kerja sama media tahun 2026 berjalan sesuai aturan dan mengedepankan transparansi.
Pernyataan ini sekaligus menjawab pemberitaan yang menyebut adanya hambatan dalam kerja sama media.
“Semua tahapan sudah kami jalankan sesuai ketentuan dan bahkan sangat transparan melalui aplikasi SIDIA,” tegas Rudi, Jumat (17/4/2026).
284 Pengajuan, Ini Hasil Verifikasinya
Berdasarkan data resmi, terdapat 284 permohonan kerja sama media yang masuk melalui sistem SIDIA.
Namun, tidak semuanya lolos tahap awal. Rinciannya:
❌ 26 permohonan ditolak karena pengajuan ganda
❌ 3 media tidak lolos karena ketidaksesuaian dokumen
✅ 254 permohonan dinyatakan lolos administrasi dan masuk tahap verifikasi lanjutan
Rudi menjelaskan, proses seleksi dilakukan ketat untuk memastikan semua persyaratan terpenuhi.
Semua Proses Lewat Sistem, Minim Intervensi
Diskominfo Batam menegaskan bahwa seluruh proses dilakukan secara digital melalui aplikasi SIDIA. Mulai dari pengajuan, verifikasi, hingga perbaikan dokumen dilakukan secara sistematis dan terdokumentasi.
Hal ini bertujuan untuk:
- Menjamin objektivitas proses
- Menghindari intervensi manual
- Memastikan transparansi yang bisa dipantau semua pihak
“Interaksi antara petugas dan media juga dilakukan melalui sistem, sehingga semuanya tercatat jelas,” jelas Rudi.
Tidak Ada yang Mandek, Proses Tetap Berjalan
Menepis isu yang beredar, Diskominfo memastikan tidak ada penghentian atau kemacetan dalam kerja sama media.
Saat ini:
- Sejumlah media sudah mulai menjalankan kerja sama
- Sebagian lainnya masih dalam tahap melengkapi dokumen
“Kami pastikan semuanya berjalan sesuai mekanisme, tidak ada yang mandek,” tegas Rudi lagi.
Transparansi Jadi Sorotan Utama
Dengan penggunaan sistem digital SIDIA, Diskominfo Batam ingin menunjukkan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang terbuka dan akuntabel.
Langkah ini juga diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik, khususnya insan pers, terhadap proses kerja sama yang dilakukan pemerintah daerah.
