LenteraKepri.com, Batam – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan keduanya yang berlangsung selama kurang lebih dua setengah jam pada Selasa (10/11/2026).
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengatakan niat pengunduran diri tersebut disampaikan Gibran di tengah dinamika yang berkembang menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan dokumen pendidikan yang digunakan dalam pencalonannya sebagai wakil presiden.
“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” ujar Prasetyo dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Prasetyo sekaligus meluruskan informasi yang beredar mengenai respons Presiden Prabowo terhadap niat tersebut. Dia menegaskan, tidak benar apabila Presiden disebut menolak keinginan Gibran untuk mengundurkan diri.
Menurutnya, dalam pertemuan tersebut Prabowo justru memberikan sejumlah saran kepada Gibran. Di sisi lain, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka di dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara,” jelasnya.
Prasetyo menambahkan, pemerintah menghormati proses hukum yang akan ditempuh untuk menguji keabsahan dokumen tersebut.
Di sisi lain, polemik ijazah Gibran juga mulai bergulir di DPR. Puluhan anggota DPR RI dari lintas fraksi dikabarkan telah menandatangani dokumen persetujuan sebagai pengusul penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait persoalan ijazah wakil presiden. Jumlah anggota yang menandatangani dokumen tersebut disebut telah melampaui 25 orang.
Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menilai HMP merupakan mekanisme paling rasional dan efisien untuk menyikapi persoalan tersebut.
“Saya kira hak menyatakan pendapat itu yang paling rasional, dan efisien, efektif dari segi waktu,” kata Andreas dilansir dari Antara.
Meski demikian, dia menyatakan PDIP belum akan menyampaikan HMP dalam Rapat Paripurna DPR RI pada hari ini. Menurutnya, proses komunikasi dan pembahasan di internal fraksi masih berlangsung. Pihaknya juga akan mencermati dinamika yang berkembang dalam rapat paripurna.
Andreas menilai persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti DPR dengan memperhatikan dua putusan pengadilan yang telah terbit, yakni putusan MK dan MA. Dia mengingatkan mekanisme penggunaan hak DPR harus mengacu pada ketentuan konstitusi, khususnya Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945.
Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani membenarkan bahwa pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai usulan penggunaan HMP yang mengarah pada pemakzulan Gibran.
Puan mengatakan pimpinan DPR akan menindaklanjuti laporan tersebut setelah pembukaan masa persidangan dengan terlebih dahulu menghimpun masukan dari seluruh fraksi, alat kelengkapan dewan, dan anggota DPR.
“Ya kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya. Dan tentu saja semuanya harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada. Jadi, kita taat pada konstitusi yang ada,” ujar Puan seusai Rapat Paripurna DPR RI Ke-11 Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11).
Adapun polemik dokumen pendidikan Gibran mengemuka setelah putusan MK menyatakan tidak menemukan bukti ijazah atau dokumen setara SMA yang digunakan Gibran untuk memenuhi persyaratan pencalonan wakil presiden. Selanjutnya, MA melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA Gibran tidak sah dan batal. (red)
