LenteraKepri.com, Batam – Gibran Rakabuming Raka secara resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI, Kamis (12/11). Surat itu diserahkan Gibran ke MPR RI.
Penyerahan surat pengunduran diri Wapres Gibran disampaikan langsung Ketua MPR RI Ahmad Muzani usai menerima kedatangannya.
“Maksud kedatangannya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI. Surat yang sama menurut beliau juga sudah disampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto,” kata Muzani.
Pantauan CNNIndonesia.com, Gibran tiba pukul 11.16 WIB, memasuki Gedung Nusantara III. Dia tampak membawa map putih, didampingi sejumlah petugas pengawalan.
Ia hanya melambaikan tangan kepada awak media yang menunggu. Gibran yang mengenakan jas hitam, kemeja putih, dasi merah, langsung menuju lift menuju lantai 7 tempat ruang kerja Ketua MPR RI.
Gibran diterima Ahmad Muzani dan sejumlah Wakil Ketua MPR. Pertemuan itu dia menyerahkan surat pengunduran dirinya ke MPR RI.
Setelah beberapa menit diterima Muzani, Gibran turun kembali ke lobi Gedung Nusantara III tanpa memberikan keterangan apapun kepada wartawan.
Gibran mundur hanya sehari setelah dirinya sempat menyatakan siap melawan dan buka-bukaan di PTUN untuk membuktikan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA miliknya yang sudah dibatalkan Mahkamah Agung (MA).
“Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1. Dan juga berkoordinasi Kemendikdasmen untuk mengajukan PK di MK,” kata Gibran di Istana Wapres, Selasa (10/11).
Di waktu yang bersamaan, DPR secara resmi juga telah menerima usulan untuk memulai proses hak menyatakan pendapat (HMP) untuk memakzulkan Gibran karena dianggap tak lagi memenuhi syarat sebagai wapres.
Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah meneken tanda tangan usulan HMP. Jumlah itu telah memenuhi syarat dari batas minimal 25 anggota DPR.
Sebelum tiba di parlemen, Gibran beberapa saat sebelumnya sempat berpamitan dengan sejumlah pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden (Satwapres) RI.
Sidang Istimewa MPR
Setelah resmi menyerahkan surat pengunduran diri, MPR selanjutnya akan menggelar sidang istimewa MPR untuk menyatakan kekosongan kursi wakil presiden. Ketentuan itu telah diatur Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD / UU MD3.
Nantinya, pimpinan MPR menggelar rapat gabungan untuk menentukan jadwal sidang paripurna dan memberitahukan secara resmi kepada Presiden.
Kemudian, Presiden wajib mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden beserta kelengkapan berkas persyaratannya kepada Pimpinan MPR. Pengusulan ini harus dilakukan paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna MPR digelar.
Setelah Presiden menyerahkan dua nama calon wakil presiden, MPR membentuk panitia khusus untuk memeriksa berkas syarat pencalonan. MPR memiliki batas waktu maksimal 60 hari untuk menggelar sidang Istimewa dan menggelar pemilihan cawapres.
“Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paripurna dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari untuk memilih Wakil Presiden,” demikian bunyi Pasal 46 ayat 1 UU MD3.
Selanjutnya, seluruh anggota MPR (yang terdiri dari anggota DPR dan DPD) melakukan pemungutan suara untuk memilih satu dari dua kandidat. Calon Wakil Presiden yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih melalui Ketetapan MPR.
“MPR melantik Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) atau ayat (7) dalam sidang paripurna MPR dengan bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna MPR,” bunyi Pasal 47 ayat 1. (red)
