LenteraKepri.com, Batam – Pakar Hukum Pemilu Universitas Indonesia, Titi Anggraini mengatakan, ada syarat calon wakil presiden (cawapres) pengganti Wakil Presiden Ke-14 RI, Gibran Rakabuming Raka yang harus dipenuhi.
Syarat calon ini merujuk Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang memiliki kurang lebih 20 persyaratan yang harus dipenuhi.
“Calon yang diusulkan Presiden harus memenuhi persyaratan konstitusional dan hukum yang sama dengan yang berlaku dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan UU Pemilu,” kata Titi melalui pesan singkat, Jumat (13/11/2026).
Titi mengatakan, meskipun mekanismenya berbeda dari pemilu langsung, substansi persyaratan calon wakil presiden tetap mengikuti standar yang sama.
“Termasuk kelengkapan dokumen pendidikan dan administratif lainnya. Tidak ada pengecualian khusus yang menghapuskan syarat-syarat tersebut hanya karena pengisian dilakukan di tengah masa jabatan,” ucapnya.
Berikut adalah 20 syarat yang harus dipenuhi sesuai ketentuan Pasal 169 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017:
- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri;
- Suami atau istri calon Presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia;
- Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;
- Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
- Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
- Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- Tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD;
- Terdaftar sebagai Pemilih;
- Memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi;
- Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun; (MK telah mengubah pasal ini menjadi paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, termasuk pilkada lewat putusan 90/PUU-XXI/2023). 18. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis. Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan
- Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia. (red)
