LenteraKepri.com, Tanjungpinang – Persoalan rokok ilegal, distribusi barang di kawasan Free Trade Zone (FTZ), kebutuhan pokok di wilayah perbatasan, hingga pelayanan wisatawan menjadi pekerjaan rumah yang dibahas Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad bersama jajaran Bea Cukai.
Pembahasan tersebut berlangsung saat Ansar menerima audiensi Kepala Kanwil DJBC Kepri Sodikin, Kepala KPU Bea Cukai Batam Agung Widodo, beserta jajaran di Gedung Daerah Kepri, Rabu (9/9/2026).
Pertemuan itu membahas sejumlah persoalan strategis yang berkaitan langsung dengan aktivitas perdagangan, pengawasan barang, konektivitas ekonomi kawasan perbatasan, hingga kesiapan Kepri menyambut wisatawan mancanegara.
Kantor Bea Cukai Tanjungpinang Segera Dibangun
Salah satu agenda yang dibahas adalah pembangunan Kantor Bea Cukai Tanjungpinang.
Ansar mengatakan Pemprov Kepri telah menyiapkan lahan untuk pembangunan kantor tersebut di kawasan waterfront Ibu Kota Provinsi Kepri.
“Lahan sudah kita berikan, sudah ditimbun, sudah matang, tinggal dibangun saja. Mungkin nanti Pak Kanwil bisa meninjau ke sana,” ujar Ansar, dikutip dari laman resmi Pemprov Kepri.
Menurutnya, keberadaan kantor tersebut diharapkan dapat memperkuat pelayanan sekaligus pengawasan kepabeanan di wilayah Tanjungpinang.
FTZ Kepri dan Rokok Ilegal Jadi Perhatian
Ansar juga menyoroti pelaksanaan FTZ di Kepri, terutama pengawasan terhadap barang yang keluar dari kawasan khusus tersebut.
Kelonggaran distribusi yang diberikan melalui kawasan perdagangan bebas, menurutnya, harus tetap diawasi agar tidak disalahgunakan.
“Kepri ini daerah yang punya privilege khusus. Ada kawasan pelabuhan bebas, ada kawasan ekonomi khusus. Perlakuannya tentu berbeda sesuai aturan perundangan,” kata Ansar.
Pengawasan terhadap rokok ilegal dan barang-barang rawan lainnya juga menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut.
Hal ini dinilai penting agar fasilitas dan kemudahan yang diberikan kepada kawasan FTZ benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat tanpa membuka celah penyalahgunaan.
Natuna dan Anambas Didorong Punya Jalur Impor dan Ekspor
Persoalan distribusi kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan seperti Natuna dan Anambas turut menjadi perhatian Gubernur Kepri.
Ansar mengatakan pihaknya akan mendorong pemerintah pusat memberikan ruang untuk impor sejumlah komoditas tertentu yang dibutuhkan masyarakat di kawasan tersebut.
Di sisi lain, potensi ekspor dari Natuna dan Anambas juga perlu diperkuat agar aktivitas perdagangan tidak berjalan satu arah.
“Kita akan mencoba bicara dengan Pak Menteri supaya diberikan ruang untuk impor barang-barang tertentu,” ujarnya.
Ansar menilai kebijakan tersebut penting karena kapal yang datang membawa barang impor berpotensi kembali dalam kondisi kosong apabila tidak tersedia komoditas ekspor.
“Kalau kapal datang membawa barang impor kemudian pulang kosong, tentu pengusaha akan berhitung. Karena itu kita juga harus memastikan komoditas ekspor dari Natuna dan Anambas tersedia,” lanjutnya.
Kejar Target 3 Juta Wisman, Pintu Masuk Kepri Harus Dibenahi
Tak hanya sektor perdagangan, pariwisata Kepri juga menjadi bagian dari pembahasan.
Ansar menargetkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Kepri dapat mencapai 3 juta wisatawan. Namun, target tersebut harus dibarengi dengan kesiapan pelayanan di berbagai pintu masuk.
Gubernur meminta wisatawan mendapatkan pelayanan yang cepat dan tidak berbelit.
“Kita mesti pastikan kita bisa layani dengan baik, cepat. Jangan mempersulit turis, kecuali turis yang memang membawa barang-barang haram, itu wajib kita antisipasi,” tegasnya.
Ansar juga meminta persoalan porter dan taksi di kawasan pintu masuk wisata ditertibkan. Menurutnya, perilaku tidak tertib di pintu kedatangan dapat memberikan kesan buruk bagi wisatawan asing.
“Karena kalau pintu masuknya tidak tertib, jadi omongan jelek orang nanti di negaranya masing-masing,” ujarnya.
Bea Cukai Siap Perkuat Sinergi dengan Pemprov Kepri
Sementara itu, Kepala Kanwil DJBC Kepri Sodikin menegaskan pentingnya memperkuat koordinasi antara Bea Cukai dan Pemprov Kepri.
Menurutnya, sinergi kedua pihak dibutuhkan agar kebijakan kepabeanan dan pengawasan barang tetap sejalan dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kami harap ke depan sinergi dan kolaborasi terjalin dengan baik, semata-mata untuk memberikan kontribusi dan dukungan ekonomi serta kesejahteraan kepada masyarakat Kepri,” kata Sodikin.
