LenteraKepri.com, Padang – Banjir dan longsor besar yang melanda Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara kembali menunjukkan dampak mematikan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis data terbaru pada Rabu (10/12) pagi, mencatat total korban jiwa telah mencapai 969 orang.
Angka ini terus bertambah seiring upaya pencarian yang masih berlangsung.
Selain itu, sebanyak 5.000 warga mengalami luka-luka, dan 262 orang lainnya masih dinyatakan hilang.
BNPB menyebutkan proses evakuasi dan pencarian terus dilakukan meski kondisi lapangan masih sangat menantang.
Korban Jiwa Tersebar di 52 Kabupaten
Dalam rinciannya, BNPB mencatat korban meninggal dunia tersebar di sejumlah wilayah terdampak, antara lain:
Agam, Sumbar (181 korban jiwa)
Aceh Utara (138)
Tapanuli Tengah (110)
Tapanuli Selatan (85)
Aceh Tamiang (58)
Sibolga (53)
Aceh Timur (48)
Meriah (37)
Tapanuli Utara (36)
Bireuen (29)
Pidie Jaya (28)
Aceh Tengah (23)
Padang Pariaman (23)
Padang Panjang (19)
Deli Serdang (17)
Langkat (13)
Aceh Tenggara (12)
Medan (12)
Padang (11)
Humbang Hasundutan (9)
Langsa (5)
Gayo Luwes (5)
Lhokseumawe (4)
Pasaman Barat (4)
Bencana ini juga merusak 157.900 rumah warga dan menimbulkan kerusakan masif pada 1.200 fasilitas umum, termasuk 215 fasilitas kesehatan, 584 fasilitas pendidikan, 423 rumah ibadah, 287 gedung/kantor pemerintahan, serta 498 jembatan.
Pemulihan Diperkirakan Butuh Lebih dari Rp50 Triliun
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyebutkan bahwa perkiraan awal biaya pemulihan pascabencana di tiga provinsi terdampak—Aceh, Sumbar, dan Sumut—mencapai lebih dari Rp50 triliun.
“Saya baru saja berkomunikasi dengan Menteri Pekerjaan Umum. Kalkulasi awalnya membutuhkan anggaran Rp50 sekian triliun. Ini masih terus berkembang,” kata AHY dalam doorstop usai Balairung Dialogue 2025 di Jakarta, Selasa (9/12).
AHY menambahkan bahwa BNPB akan terus memperbarui angka kebutuhan anggaran tersebut. Ia telah meminta agar seluruh kementerian terkait menyiapkan perhitungan real-time untuk mendukung fase tanggap darurat, serta percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Mengutip arahan Presiden Prabowo Subianto, AHY menegaskan bahwa penanganan bencana harus dilakukan cepat, tepat, dan berkualitas.
“Tidak boleh ada hal-hal yang kita kerjakan secara lambat, tapi juga tidak boleh grasah-grusuh. Membangun kembali bukan hanya soal cepat, tapi hasilnya harus kuat dan tidak rentan bencana,” tegasnya.
