LenteraKepri.com, Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengeluarkan perintah tegas kepada seluruh aparat penegak hukum untuk menghentikan praktik penyelundupan dan pelanggaran hukum yang masih marak terjadi di Indonesia.
Instruksi keras tersebut disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada agenda Penyerahan Denda Administratif dan Penyelamatan Keuangan Negara serta Penguasaan Kembali Kawasan Hutan Tahap VI di Jakarta, Jumat (10/4/2026).
“Panglima TNI, Kapolri, Menteri Keuangan, gunakan segala wewenang yang ada pada Anda untuk menegakkan itu,” tegas Prabowo.
Soroti Kebocoran dan Penyelundupan
Prabowo mengakui bahwa hingga saat ini masih banyak terjadi kebocoran keuangan negara serta praktik penyelundupan yang merugikan bangsa.
Menurutnya, kondisi ini menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi melalui kerja sama lintas lembaga.
“Pekerjaan kita masih berat, kebocoran masih terjadi, penyelundupan masih terjadi,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa penegakan hukum merupakan kunci utama untuk menjaga kekayaan negara dan memastikan kesejahteraan rakyat.
Perintah Tegas: Pidanakan Pelanggar!
Tak hanya itu, Prabowo juga menyoroti masih adanya pelaku usaha yang tetap beroperasi secara ilegal meski izin telah dicabut dan bahkan sudah ada putusan pengadilan.
Ia pun secara langsung memerintahkan Jaksa Agung, ST Burhanuddin, untuk bertindak tegas terhadap pelanggaran tersebut.
“Kalau tidak mau kerja sama, pidanakan. Kita tidak ragu-ragu dan tidak gentar,” tegasnya.
Nasionalisme Jadi Kunci Ekonomi
Dalam pidatonya, Prabowo juga menekankan pentingnya semangat nasionalisme dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Ia menyebut bahwa kemajuan ekonomi tidak terjadi secara otomatis, melainkan harus diperjuangkan dan dijaga dengan komitmen kebangsaan yang kuat.
Sebagai bangsa yang meraih kemerdekaan melalui perjuangan, Indonesia harus terus menjaga semangat tersebut dalam menghadapi tantangan global.
Siap Hadapi Perlawanan
Prabowo juga mengingatkan bahwa langkah tegas pemerintah berpotensi menimbulkan perlawanan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan.
Namun, ia memastikan pemerintah tidak akan mundur dan tetap berpihak pada kepentingan rakyat.
“Kita tidak akan berhenti, kita tidak akan gentar, kita maju terus membela bangsa dan negara,” pungkasnya.
Langkah tegas ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah serius dalam memberantas praktik ilegal dan menyelamatkan keuangan negara dari kebocoran yang selama ini merugikan Indonesia.
